Minggu, 19 Jan 2020
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Ditetapkan Tersangka Korupsi, Didik Hormati Proses Hukum

11 Januari 2020, 08: 30: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Eks Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Didik Pancaning Argo. (dok/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus normalisasi Sungai Pikatan, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Didik Pancaning Argo menyatakan akan menghormati proses hukum. Kepala Disperindag ini bahkan mengikuti proses yang sudah dijalankan tim penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim.

Jumat (9/1), pernyataan tersebut disampaikan langsung melalui kuasa hukum mantan kepala Dinas PUPR tersebut, Eko Agus Indrowono, kepada Jawa Pos Radar Mojokerto. ”Kita ikuti saja prosedur (hukum) yang berlaku dalam proses penyidikan,” ujarnya. Indro, begitu Eko Agus Indrowono disapa, menyebutkan, sebagai kuasa hukum, pihaknya akan selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kendati Didik diketahui sudah ditetapkan tersangka oleh polisi. ”Kita ikuti saja asas praduga tak bersalah dalam penetapan tersangka klien kami,” tandasnya.

Menurutnya, dalam proses pengerjaan normalisasi dimulai Oktober 2016-2017 silam, telah melalui standar operasional prosedur (SOP). Dari menggelar sosialisasi, rapat koordinasi dengan berbagai pihak, serta melakukan kajian teknis. ’’Kami menilai, dalam kasus ini tidak ada kerugian negaranya. Sebab, hasil dari normalisasi sifatnya memang tidak dikomersilkan,” tandasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan penetapan tersangka yang disandang Didik. Namun, perwira dengan tiga melati di pundak itu mengaku saat ini masih dalam proses pendalaman. ”Masih kita kembangkan,” tandasnya. Di dalamnya dengan menelusuri kebenaran dari proyek tersebut. Serta mempelajari kemungkinan adanya temuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). ’’Kita tidak bisa berandai-andai dalam proses penyelidikan. Tapi, kalau ada nanti alat bukti disampaikan lagi,’’ tandasnya.

Dia menegaskan, Didik ditetapkan tersangka atas dugaan penyalahgunaan wewenang ketika menjabat sebagai kepala Dinas PUPR. Setelah penyidik menggelar gelar perkara dan mengantongi bukti yang cukup. ’’Minimal dua alat bukti cukup (sesuai KUHAP),’’ tandasnya.Sebelum ditetapkan tersangka, Didik beberapa kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi di hadapan tim penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim. Sedangkan, penetapan tersangka tersebut tak lepas dari temuan dalam proses penyelidikan yang digulirkan polisi sejak September 2018. Yakni, atas dasar laporan polisi tertanggal 10 September 2018. Penetapan tersangka dilakukan Ditreskrimsus Polda Jatim pada 26 Desember 2019 lalu.

(mj/ori/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia