Minggu, 19 Jan 2020
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Eks Kepala Dinas PUPR Tersangka

10 Januari 2020, 08: 55: 59 WIB | editor : Imron Arlado

J'awa Pos Radar Mojokerto

Mantan Kepala Dinas PUPR Didik Pancaning Argo. (radarmojokerto.id)

JATIREJO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pengungkapan kasus proyek normalisasi diduga fiktif di sepanjang aliran irigasi Candilomo atau Sungai Pikatan di Desa Sumberagung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, 2017 silam memasuki babak baru.

Setelah beberapa tahun tak kunjung ada kabarnya, Polda Jatim akhirnya menetapkan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto Didik Pancaning Argo sebagai tersangka.

Didik yang sekarang menjabat kepala Dinas Perdagangan (Disperindag) ini ditetapkan tersangka oleh penyidik atas dugaan penyalahgunaan wewenang ketika menjabat sebagai kepala Dinas PUPR. ’’Iya betul. Dia ditetapkan sebagai tersangka karena proyek itu (normalisasi diduga fiktif),’’ ungkap sumber terpercaya, Kamis (9/1).

Menurutnya, sebelum ditetapkan tersangka, Didik beberapa kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi di hadapan tim penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim. Sementara, penetapan tersangka tersebut tak lepas dari temuan dalam proses penyelidikan yang digulirkan polisi sejak September 2018. Yakni, atas dasar laporan polisi tertanggal 10 September 2018.  ’’Penetapan tersangka dilakukan Ditreskrimsus Polda Jatim akhir Desember lalu,’’ terangnya.

Penetapan dari saksi menjadi tersangka itu terkait perkara tindak pidana korupsi. ’’Ada dugaan penyalahgunaan wewenang saat normalisasi sungai,’’ imbuhnya.  

Dikonfirmasi perihal penetapan tersangka ini, Didik Pancaning Argo tidak membantah. Pejabat asal Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, itu bahkan mengaku telah menerima surat tembusan atas statusnya sebagai tersangka. ’’Sudah dapat tembusan (status tersangka). Tapi, waktunya lupa, kapan,’’ ungkapnya kemarin.

Dirinya juga mengakui sudah beberapa kali dimintai keterangan polisi atas normalisasi fiktif di sungai Candilimo, Desa Sumberagung, Kecamatan Jatirejo tersebut. Hanya saja, saat itu statusnya masih sebagai saksi. Sebaliknya, untuk dimintai keterangan sebagai tersangka, Didik masih nunggu penjadwalan dari penyidik. ’’Ya diikuti saja. Prosedurnya seperti ini kita ikuti,’’ tegasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, meminta waktu untuk melakukan kroscek ke direktorat khusus yang menangani kasus proyek normalisasi diduga fiktif tersebut. ’’Saya butuh waktu. Saya harus konfirmasi dulu ke direktorat khusus jika itu masalah kasus korupsi,’’ ungkapnya.

Namun, yang jelas, kata dia, dari hasil konfirmasi nanti akan menyampaikan secara utuh. ’’Saya nanya dulu ya,’’ tandasnya saat dihubungi Jawa Pos Radar Mojokerto melalui sambungan telepon kemarin.

Sebagaimana diketahui, proyek normalisasi diduga fiktif di irigasi Candilimo atau Sungai Pikatan, Desa Sumberagung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, pada Januari 2017 silam banyak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Pengerukan kekayaan alam di dalamnya yang dikemas normalisasi sungai diduga abal-abal tersebut banyak menjadi sorotan publik. Masyarakat dari berbagai desa bahkan beberapa kali menggelar demonstrasi sebagai bentuk protes.

Selain proyek tersebut dinilai banyak kejanggalan, bebatuan hasil pengerukan dengan alat berat tersebut juga dikomersialkan. Beberapa kali, warga yang geram juga menyegel alat berat yang sedang dioperasikan di lokasi.

(mj/ori/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia