Minggu, 19 Jan 2020
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Tinjau Banjir Dawarblandong, Khofifah Sentil Kasus Ilegal Mining

09 Januari 2020, 08: 35: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Gubernur Jatim didampingi Plt Bupati Mojokerto Pungkasiadi dan Kepala Dinas PUPR Bambang Purwanto. (farismarohmawan/radarmojokerto.id)

DAWARBLANDONG, Jawa Pos Radar Mojokerto- Dugaan maraknya aktivitas pertambangan galian C (sirtu) di Kabupaten Mojokerto turut menjadi atensi Pemprov Jatim. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan, pihaknya bakal memberantas kasus ilegal mining. Selain dinilai mengakibatkan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), keberadaan galian C ini juga turut mengancam ekosistem lingkungan hidup.

’’Keberadaan galian C ilegal teridentifikasi kok. Tadi (kemarin, Red) kita juga rapat itu,’’ ungkap Khofifah.

Tidak hanya di Mojokerto. Dugaan kasus ilegal mining juga menjamur di sejumlah daerah di wilayah Jatim. Untuk itu, pihaknya meminta waktu untuk segera menuntaskan. Apalagi, keberadaan galian diduga liar ini dinilai rentan merusak ekosistem dan memicu terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. ’’Jadi, banyak titik. Seperti itu kan berdampak pada kerusakan lingkungan di sekitar juga,’’ tegasnya.

Disiggung adanya satuan tugas khusus dalam penertiban galian C di Jatim, Khofifah menegaskan, akan mengacu pada regulasinya. ’’Kita sudah rapat karena ada perdanya. Ada pergubnya. Ada SK gubernurnya,’’ terangnya.

Dengan demikian, sebagai upaya penuntasan, saat ini Pemprov Jatim mulai menerapkan produk hukum omnibus law. Saat ini, pemprov tengah menyisir perda, pergub, dan keputusan gubernur (kepgub) yang memiliki fungsi ganda, berbelit-belit, dan terkesan menghambat investasi. Untuk kemudian disederhanakan dan satu revisi produk hukum.

Penyisiran aturan perda pergub maupun kepgub itu dilakukan sembari menunggu preferensi penerapan omnibus law dari pemerintah pusat. Termasuk aturan yang mengatur tetang galian galian C. ’’Kita-kira ini akan menjadi satu kesatuan dari 13 pergub yang masuk pada omnibus law. Satu dari 13 pergub itu salah stau kaitannya galian C. Terutama, atas nama personal tetapi menggunakan alat berat,’’ paparnya.

Pemprov juga sudah melakukan komunikasi dengan DPRD Jatim untuk mulai melakukan inventarisasi produk hukum yang menghambat perizinan, mengambat investasi, dan menghambat pelayanan untuk direvisi dalam satu produk hukum omnibus law. Sehingga, lanjut dia, tidak perlu direvisi satu per satu pergubnya. Melainkan direvisi dalam satu produk hukum omnibus law. ’’Sebanyak 13 pergub ini akan dikristalisasi jadi pergub kategori omnibus law,’’ tandasnya.

Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto M. Zaini menambahkan, potensi bencana alam seperti banjir hingga tanah longsor di Kabupaten Mojokerto memang tak hanya disebabkan oleh faktor alam saja. Melainkan juga ulah sebagian masyarakat sendiri.

Salah satunya karena eksploitasi alam terus-menerus. Eksploitasi alam tentu banyak bagian. Di antaranya aktivitas galian C tak berizin yang memang belakangan menjamur. ’’Galian tanah disertai pengambilan batu dan pasir yang cukup masif di lereng gunung itu, sangat berpengaruh terjadi bencana longsor dan banjir,’’ ungkapnya.

Ia menegaskan, setiap tahunnya kasus ilegal mining memang tak ada habisnya di Mojokerto. Bahkan, setiap tahun terus meningkat, seiring dengan minimnya tindakan tegas yang dilakukan pihak berwenang. Terbukti, dari temuan DPRD dalam sidak sebelumnya, didapati sebanyak 57 lokasi galian C tidak berizin. Ada 30 titik yang izinnya sudah kedaluwarsa. Sedangkan, 14 lokasi saja yang punya izin resmi. Puluhan galian ini tersebar di sejumlah wilayah. Di antaranya, Kecamatan Bangsal, Kuoterjo, Pungging, Ngoro, Pacet, Gondang, dan Jatirejo. 

(mj/far/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia