Minggu, 19 Jan 2020
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Proyek Rp 73 Miliar Gagal Terserap

07 Januari 2020, 08: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Proyek Pemkab Mojokerto di sepanjang RA Basuni menjadi salah satu proyek yang berhasil diselesaikan tahun 2019 lalu. (sofankurniawan/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto - Anggaran program infrastruktur senilai Rp 73 miliar di Kabupaten Mojokerto tahun 2019 gagal terserap. Sebagian besar di antaranya disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran.

Tahun lalu keseluruhan anggaran infrastruktur di kabupaten mencapai Rp 360 miliar. Dari jumlah itu, sebesar Rp 73 miliar di antaranya tak terserap. Sedangkan, Rp 49 miliar itu diklaim karena kebijakan efisiensi anggaran. ’’Ada Rp 12 miliar di antaranya karena retender gagal saat PAK (perubahan anggaran keuangan),’’ ungkap Arif Winarko, wakil ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, selepas hearing dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mojokerto di gedung dewan, Senin (6/1).

Anggaran Rp 12 miliar lebih itu sedianya digunakan untuk proyek betonisasi ruas Jalan Lengkong-Gondang. Hanya saja gagal terlaksana. Menyusul, saat dimasukkan P-APBD 2019 tak laku di pelelangan. Akibatnya, ploting anggaran tersebut tak terserap di tahun 2019. Ploting anggaran infrastruktur yang gagal terserap tersebut kebanyakan untuk proyek jalan dan irigasi pertanian.

Sedangkan, paket proyek yang paling banyak diploting di APBD 2019 berupa paket proyek jalan dan jembatan sebanyak 25 titik. Arif Winarko menyarankan agar perencanaan program infrastruktur ke depannya semakin matang dan ketat. Itu agar tidak terlampau besar efisiensi yang dihasilkan. Sehingga, anggaran infrastruktur yang terserap lebih efektif lagi. ’’Pembuatan HSPK (harga satuan pokok kegiatan) harus lebih terstandar. Agar, tidak ada efisiensi yang terlalu banyak lagi,’’ tandas politisi PPP ini.

Tahun 2020, diperkirakan program infrastruktur masih digenjot lagi. Masih banyak paket pekerjaan berupa jalan, irigasi, hingga pembangunan gedung yang diploting dalam APBD 2020. ’’Hemat kami, ploting anggaran besar semestinya tidak dialokasikan saat PAK. Karena waktunya mepet, orang jadi tidak berani menawar (dalam pelelangan),’’ tukasnya.

Anggota Komisi III Sugiyanto juga mendorong DPUPR membuat perencanaan program yang matang. Serta, mempertimbangkan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program tahun 2019 yang sudah berlangsung.

’’Jadi kami ingin ke depan lebih terencana dan terukur. Diperlukan pula evaluasi per triwulan untuk mengukur pelaksanaan dan capaian program,’’ tandas politisi PKS ini.

Sementara itu, Kepala DPUPR Kabupaten Mojokerto Bambang Purwanto menegaskan, kebanyakan program yang gagal terserap merupakan ploting dalam APBD 2019 bukan di P-APBD 2019. ’’Banyak di antaranya berasal dari proyek DAK (dana alokasi khusus). Karena ketika lelang tak laku, tapi sudah mendekati batas waktu maka sulit direalisasi,’’ ujar dia.

Dia menegaskan, ke depan akan melakukan evaluasi dan kajian agar perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban program dapat terukur. Termasuk, mempercepat perencanaan program infrastruktur yang telah diploting pada APBD 2020. ’’Januari ini akan mulai pelelangan (program infrastruktur),’’ pungkasnya.

(mj/fen/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia