Minggu, 19 Jan 2020
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

SK Bupati Tersendat di Meja Gubernur Jatim

05 Januari 2020, 19: 21: 27 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Kabag Pemerintahan Setdakab Mojokerto Rahmat Suhariyono. (sofankurniawan/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Status Plt Bupati Mojokerto yang tersemat di pundak Pungkasiadi bakal segera berakhir. Pasalnya, pengangkatan Pung sebagai bupati Mojokerto definitif bakal segera digulirkan Pemprov Jatim. Hal itu setelah SK pengangkatan Pung telah diterbitkan Kemendagri.

Kini, SK tersebut telah masuk di meja Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, untuk dijadwalkan pelantikan di Grahadi Surabaya. Hanya saja, pelantikan tak bisa diagendakan dalam tempo lima hari ke depan. Sebab, Khofifah sebagai pejabat yang melantik tengah menjalani cuti umrah. Terhitung mulai Minggu (29/12) hingga Rabu (8/1) pekan depan. Sehingga, pelantikan dijadwalkan setelah mantan Menteri Sosial (Mensos) itu tiba dari Tanah Suci.

’’SK sudah turun di meja gubernur sejak Selasa (31/12) lalu. Kita sudah koordinasi dengan Biro Pemerintahan (Pemprov Jatim) untuk menjadwalkan pelantikan,’’ tutur Rakhmad Suhariyono, Kabag Pemerintahan Setdakab Mojokerto, kemarin. Rakhmad sendiri baru mendapat salinan resmi SK pengangkatan Pung pada Selasa (31/12). Atau selang empat hari setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menandatangani SK bupati Pung pada Jumat 27 Desember lalu.

Meski demikian, selisih tersebut tak menggugurkan kewajiban Khofifah untuk segera melantik Pung. Bahkan, Pemprov Jatim kini mulai berkoordinasi untuk mengatur agenda pengukuhan secepatnya. ’’Mungkin minggu depan kita sudah mulai koordinasi dengan Biro Pemerintahan,’’ tandasnya.Lantas bagaimana dengan kewenangan Pung dalam mengambil kebijakan strategis yang sudah dirancang,termasuk melantik 9 pejabat hasil lelang dan memutasi beberapa pejabat eselon II dan III?

Bahkan, BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) telah mengajukan rekomendasi dan izin mutasi ke kemendagri. Dan, izin juga telah dikantongi. Menjawab hal itu, Kepala BKPP Kabupaten Mojokerto Susantoso belum bisa dikonfirmasi. Padahal, kabar beredar promosi-mutasi sudah dijadwalkan kemarin, namun urung terlaksana. Hal ini pun membawa pertanyaan sendiri. Faktor apa yang membuat Pung tak kunjung melantik para pejabat pilihannya itu.

Meski kewenangan dan pertimbangan sosok pemimpin OPD (organisasi perangkat daerah) sudah ia kantongi. Sementara rumor di internal pemkab menyebut, jika saat ini Pung tengah mempertimbangkan surat edaran dari Bawaslu Kabupaten Mojokerto, yang terbit bersamaan pada Selasa (31/12). Perihal larangan bagi kepala daerah dalam melantik PNS enam bulan sebelum penetapan pasangan calon di pilkada serentak.

Termasuk Pung sendiri yang berniat running di pilbup 2020. Statusnya sebagai petahana dinilai syarat kepentingan ketika menggelar mutasi-promosi. ’’Ada imbauan dari Bawaslu. Tapi, dilihat saja nanti,’’ lontar sumber yang enggan disebutkan namanya ini.

(mj/far/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia