Minggu, 19 Jan 2020
radarmojokerto
icon featured
Politik

KPU-Bawaslu Berpotensi Konflik

04 Januari 2020, 09: 55: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto Afidatusholikha. (dok/radarmojokerto.id)

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Tiga bakal calon perseorangan yang tengah sibuk mengumpulkan syarat dukungan, harusnya lebih hati-hati. Jika tidak, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa mencoretnya saat proses verifikasi nanti.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto Afidatusholikha, mengatakan, Panwascam atau PPL memiliki peran vital dalam proses verifikasi faktual calon perseorangan nanti. Berbeda dengan pilkada sebelumnya. Di aturan terbaru, kepanjangan tangan bawaslu ini akan melakukan verifikasi faktual dukungan perseorangan, tanpa didampingi Panitia Pemungutan Suara (PPS).

’’PPL akan bekerja. Dan seseorang yang namanya masuk dalam daftar dukungan, dan saat diverifikasi mengaku tidak memberikan dukungan, maka yang bersangkutan harus menandatangani form BA5,’’ ungkapnya. Form BA5 merupakan formulir penolakan dukungan yang telah disiapkan oleh KPU.

Namun, jika yang bersangkutan melakukan penolakan, kata dia, PPL bisa membuat surat pernyataan. ’’Form BA5 bisa diganti dengan surat pernyataan oleh Panwascam atau PPL. Dan, dengan surat pernyataan itu, maka dukungan tersebut dianggap TMS (tidak memenuhi syarat),’’ jelas perempuan berjilbab ini.

Kewenangan bawaslu melakukan verifikasi faktual ini, justru berpotensi memunculkan persoalan. Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Achmad Arif, menegaskan, seseorang yang menyatakan tak mendukung tapi enggan mengisi formulir BA5, maka dukungan tersebut dianggap sah.

Regulasi ini tertuang dalam Peraturan KPU 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Wakil Wali Kota.

Di pasal 23 poin 4 ditegaskan, pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, maka dukungannya tetap dinyatakan sah. ’’Di sinilah letak konflik itu. Di sisi lain, KPU menganggap sah, sementara status dukungan sah itu bisa dianulir oleh surat pernyataan yang dikeluarkan PPL,’’ tegasnya.

Untuk mengurangi konflik dalam proses verifikasi nanti, KPU dan Bawaslu masih merumuskan konsep. ’’Nah, saat proses verifikasi, kami bisa berjalan bersama. Sehingga, potensi konflik bisa diminimalisir,’’ beber Arif.

Perlu diketahui, saat ini terdapat tiga pasangan yang mengambil formulir independen di KPU Kabupaten Mojokerto. Mereka adalah seorang pengusaha dan budayawan Edi Wiliang, Subagya Martasentana-Defri Ervanda Krismianto, serta seorang perempuan asal Dlanggu Damiatul Alfiyah.

Namun, hingga saat ini, dari ketiga pasangan tersebut, hanya Subagya Martasentana-Defri Ervanda Krismianto yang telah mengajukan user name dan password Sistem Informasi Pencalonan (Silon) ke KPU. Sistem inilah yang akan dipakai untuk menginput seluruh daftar dukungan.

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia