Minggu, 19 Jan 2020
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Kejar SK Pengangkatan Bupati, Pemkab Optimistis Segera Turun

06 Desember 2019, 12: 01: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Plt Bupati Pungkasidi (kiri) beranjak dari kursi untuk menyalami Ketua DPRD Ayni Zuroh (kanan, duduk) dalam rapat paripurna usulan penetapan dan pengangkutan wabup menjadi bupati di ruang Graha Wichesa, Rabu (4/12). (sofankurniawan/jprm)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkab Mojokerto terus memburu turunnya SK (surat keputusan) pengangkatan Pungkasiadi dari Plt menjadi Bupati Mojokerto definitif. Selain meminta pengantar gubernur ke Biro Pemerintahan Pemprov Jatim, pemkab juga tengah mengawal usulan pengangkatan sampai ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penerbitan SK penetapan itu ditarget bisa segera turun dalam seminggu ke depan. Target tersebut setelah mempertimbangkan padatnya agenda pemerintahan yang menuntut status pimpinan daerah yang harus definitif. Termasuk agenda pelantikan dan mutasi pejabat hasil lelang 9 kursi jabatan eselon II yang bergulir sejak November lalu.

Bahkan, proses lelang harus segera dituntaskan sebelum ganti tahun. Mengingat, adanya imbauan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada pemkab agar segera menuntaskan pengisian kursi kosong sebelum tahapan pilkada 2020 dimulai.

Kabag Pemerintahan Setdakab Mojokerto Rakhmat Suhariyono mengaku dirinya terus berupaya mengawal usulan hingga ke tingkat kementerian.

Dirinya optimistis SK bisa segera turun dalam tempo seminggu, seperti yang diprediksikan. Optimisme itu setelah ada sinyal rekomendasi percepatan penerbitan SK dari Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri. Sehingga, pelantikan bisa segera digulirkan secepatnya. ’’Kemarin usulan sudah dikirim ke gubernur. Selanjutnya, besok (hari ini, Red) kita kawal ke kementerian,’’ tuturnya.

Meski demikian, Rakhmat tak bisa memastikan kapan SK pengangkatan bisa terbit. Termasuk bagaimana mengatasi jika SK tak kunjung turun dari waktu yang diprediksikan. Lantas bagaimana dengan nasib pengisian jabatan hasil lelang yang sudah bergulir, dia mengaku akan konsultasi dengan Kemendagri dan KASN untuk mekanisme pengisiannya.

Termasuk meminta izin pelaksanakan pelantikan dengan status Pungkasiadi masih sebagai Plt bupati. ’’Kalau itu (pelantikan dan mutasi, Red) nanti ya minta izin dulu,’’ tambahnya. Seperti diketahui, proses lelang jabatan kini telah memasuki tahap penilaian hasil assessment oleh 7 pansel terhadap 31 pejabat yang bertahan. Dari 31 nama itu, akan dipilih 3 orang terbaik di masing-masing posisi sesuai hasil assessment.

Mereka lantas diuji kembali lewat tes wawancara atau job fit yang dijadwalkan berlangsung 10 sampai 16 Desember. Sebelum akhirnya diumumkan satu nama yang terpilih menjabat posisi tertentu, dua hari berselang atau 18 Desember.

(mj/fen/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia