Minggu, 19 Jan 2020
radarmojokerto
icon featured
Politik

203 Pendaftar Berebut 54 Kursi Panwascam

05 Desember 2019, 08: 23: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fakhrudin Asy'at.

BANGSAL, Jawa Pos Radar Mojokerto - Pendaftaran Panita Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pilkada Kabupaten Mojokerto resmi ditutup, kemarin (4/12). Dari ratusan pendaftar yang telah masuk ke meja panitia, empat di antaranya diketahui berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Dari data di Bawaslu Kabupaten Mojokerto, pendaftar panwascam mencapai 203 orang. Dari jumlah itu, Kecamatan Mojosari tercatat dengan pendaftar terbanyak yang mencapai 20 orang. Sedangkan, pendaftar kedua terbanyak berada di Kecamatan Puri dengan pendaftar 15 orang, dan pendaftar ketiga terbanyak diraih Kecamatan Sooko dengan 14 pendaftar. 

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asyat mengatakan, 203 pendaftar panwascam itu akan menjalani ujian selama dua hari dengan sistem computer assisted test (CAT). ’’Jadi, penilaian akan dilakukan dengan sistem komputerisasi,’’ ungkapnya.

Aris menegaskan, tes melalui sistem komputer itu tak menentukan lolosnya pendaftar. Karena, mereka harus menjalani proses wawancara yang dilakukan tim panelis independen. ’’Nah, jika kedua proses itu dilalui dengan baik, maka akan kami lakukan perankingan,’’ tegas dia.

Pun demikian dengan empat PNS yang telah mendaftar. Pria yang akrab disapa Asep ini menuturkan, mereka harus tetap menjalani tes secara normal. ’’Empat PNS tersebut berstatus guru dan telah mendaftar melalui online. Meski berstatus PNS, namun panitia akan memberlakukan sama. Tidak ada pembeda,’’ tuturnya.

Saat ini, panitia akan melakukan penelitian berkas pendaftaran yang disorong sejak dua pekan terakhir. Dan sangat memungkinkan, di proses ini, panitia akan mencoret pendaftar yang tak melengkapi berkas.

Asep mencontohkan, syarat administrasi PNS yang mendaftar harus menyertakan surat rekomendasi dari atasan langsung. ’’Nah, kalau tidak bisa dipenuhi, tentu akan dicoret. Makanya, kami akan seobjektif mungkin dalam proses seleksi kali ini,’’ pungkasnya.

Perlu diketahui, Bawaslu Kabupaten Mojokerto akan menekankan kesungguhan panwascam dalam melaksanakan tugasnya di lapangan nanti. Sebab, panwascam akan bekerja penuh waktu. Sehingga harus siap dalam situasi apa pun dan menjalankan perintah dari Bawaslu. Dengan begitu, Pilkada 2020 akan menemukan kepala daerah yang jujur, berintegritas dan berkualitas. Lalu, berapa honorarium panwascam dalam pilkada nanti? Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mojokerto Awan Prihwantomo menyatakan, honorarium penyelenggara pengawasan tak akan mengalami kenaikan sepeser pun.

Menurut dia, perjuangan untuk menaikkan anggaran honorarium, gagal setelah Pemkab Mojokerto hanya mengalokasikan dana pengawasan senilai Rp 11,2 miliar dari pengajuan senilai Rp 13,5 miliar. ’’Dibanding tahun 2018 lalu, saat pemilu, tidak ada perubahan sedikit pun,’’ ungkapnya.

Besaran pengajuan itu, dengan asumsi terjadi kenaikan honorarium yang cukup rasional. Di antaranya, honorarium ketua panitia pengawasan tingkat kecamatan, yang semula Rp 1,8 juta per bulan, akan mengalami kenaikan sebesar Rp 400 ribu dan menjadi Rp 2,2 juta.

Sementara, anggota panwascam, sebanyak 2 orang di setiap kecamatan, akan mendapat honorarium Rp 1,9 juta dari semula Rp 1,6 juta. ’’Jadi, koordinator Rp 1,8 juta dan anggota Rp 1,6 juta,’’ jelas Awan.

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia