Minggu, 19 Jan 2020
radarmojokerto
icon featured
Politik

Pelamar Panwascam Pilbup Membeludak

03 Desember 2019, 10: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

BANGSAL, Jawa Pos Radar Mojokerto - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto akan menerapkan sistem computer assisted test (CAT) dalam proses rekrutmen Panwas Kecamatan (Panwascam) yang akan ditugaskan di Pilkada serentak 2020 nanti.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fakhrudin Asyat, mengatakan, mereka akan menjalani tes tulis menggunakan komputer pada 13 Desember nanti dan akan diumumkan 18 Desember.

Saat ini, jumlah pendaftar sudah mencapai 158 orang. Padahal, bawaslu hanya membutuhkan 54 orang. Mereka akan ditugaskan di 18 kecamatan dengan jumlah tiga orang tiap kecamatan. ’’Kami akan menutup proses pendaftaran besok (hari ini pukul 00.00),’’ ungkapnya, Senin (2/12).

Dikatakannya, Bawaslu Kabupaten Mojokerto akan menekankan kesungguhan panwascam dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Sebab, panwascam akan bekerja penuh waktu. Sehingga harus siap dalam situasi apa pun dan menjalankan perintah dari Bawaslu. ’’Untuk Pilkada 2020 ini dibutuhkan pengawas yang jujur, berintegritas dan berkualitas,’’ pungkasnya.

Lalu berapa honor panwascam dalam pilkada nanti? Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mojokerto Awan Prihwantomo, mengatakan, honorarium penyelenggara pengawasan tidak akan mengalami kenaikan sepeser pun.

Menurut dia, perjuangan untuk menaikkan anggaran honorarium, gagal setelah Pemkab Mojokerto hanya mengalokasikan dana pengawasan senilai Rp 11,260 miliar dari pengajuan senilai Rp 13,5 miliar. ’’Dibanding tahun 2018 lalu, saat pemilu, tidak ada perubahan sedikit pun,’’ ungkapnya.

Besaran pengajuan itu, dengan asumsi terjadi kenaikan honor yang cukup rasional. Di antaranya, honor ketua panitia pengawasan tingkat kecamatan yang semula Rp 1,8 juta per bulan, akan mengalami kenaikan sebesar Rp 400 ribu dan menjadi Rp 2,2 juta. Sementara, anggota panwascam, sebanyak 2 orang di tiap kecamatan, akan mendapat honor Rp 1,9 juta dari semula Rp 1,6 juta. ’’Jadi, koordinator Rp 1,8 juta dan anggota Rp 1,6 juta,’’ jelas Awan.

Pun demikian dengan honorarium pengawas TPS yang akan direkrut jelang pemungutan suara nanti. Awan menjelaskan, di momen pemilu April lalu, mereka yang bekerja selama sehari hampir dua hari nonstop tersebut, hanya mendapat honorarium Rp 550 ribu.

Sementara, rencana menaikkan honor sebesar Rp 100 ribu, juga kandas. Tak berubahnya honor untuk para penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa ini, maka kebutuhan dana mencapai Rp 4,1 miliar.

Besaran ini belum termasuk koordinator sekretariat pengawasan di tingkat kecamatan, dan bendahara dengan masing-masing honor mencapai Rp 1.250.000 dan Rp 1.050.000. ’’Makanya, untuk honor sebelum di tingkat kabupaten, sudah tembus Rp 6,2 miliar,’’ tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto kebingungan terhadap keputusan pemerintah daerah yang hanya memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 100 juta dari kekurangan senilai Rp 2,5 miliar. Anggaran ini akan dicairkan tahun 2019 dan jauh dari kebutuhan yang mencapai Rp 314 juta.

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia