Minggu, 19 Jan 2020
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Unjuk Rasa di Sekolah, Siswa SMK Negeri Boikot Ujian

03 Desember 2019, 08: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Protes sejumlah siswa dipertontonkan dengan mbleyer-mbleyer di halaman sekolah. (sofankurniawan/jprm)

TROWULAN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Ketenangan masa penilaian akhir semester (PAS) ganjil di SMK Negeri 1 Trowulan Kabupaten Mojokerto berubah jadi kegaduhan. Senin (2/11), ratusan siswa memboikot pelaksanaan hari pertama ujian. Mereka menggelar aksi unjuk rasa karena dipicu sejumlah siswa yang tak mendapatkan kartu peserta akibat memiliki tunggakan tabungan wajib.

Sedianya, pelaksanaan PAS digelar sejak pukul 07.30. Namun, sebagian siswa memilih tidak memasuki ruang ujian. Mereka justru berkumpul di halaman sekolah dan menggelar demonstrasi. Bahkan, ratusan siswa yang didominasi kelas XII itu terlihat semakin banyak setelah peserta lain ikut meninggalkan ruangan dan bergabung dengan kerumunan.

Rizki Wijayanto, salah satu perwakilan siswa mengatakan, aksi yang dilakukan siswa bertujuan untuk meminta klarifikasi kepada sekolah terkait tabungan wajib yang dibebankan sejak Juli lalu. Bahkan, iuran tersebut dituding sebagai pungutan. Selain jumlahnya yang mengikat, siswa juga diberi batas waktu untuk melunasi sebelum pelaksanaan PAS. ”(Yang belum melunasi) belum dapat kartu ujian, di sini teman-teman merasa kecewa,” terangnya, kemarin.

Kerumunuan siswa saat melakukan orasi di halaman SMK Negeri 1 Trowulan Kabupaten Mojokerto, Senin (2/12).

Kerumunuan siswa saat melakukan orasi di halaman SMK Negeri 1 Trowulan Kabupaten Mojokerto, Senin (2/12).

Oleh sebab itu, dalam tuntutan aksi demo kemarin, siswa juga mendesak terkait transparansi uang tabungan yang harus dibayarkan setiap bulan itu. Pasalnya, selama ini sekolah dinilai kurang terbuka dalam hal penggunaannya. Di sisi lain, sebut Rizki, besaran tabungan juga dirasa memberatkan orang tua siswa. Khususnya bagi keluarga yang kondisi ekonominya tergolong tidak mampu. ”Kita nabung kenapa kok dipaksa? Di sisi lain kita juga butuh transparan, dibuat apa saja uang tabungan itu,” ujar siswa kelas XII itu.

Meski sempat ditemui Kepala SMK Negeri 1 Irni Istiqomah, rupanya kehadiran mantan Kepala SMK Negeri 1 Jatirejo itu belum mampu meredam ketegangan. Siswa juga menolak untuk mengikuti mata ujian kedua dengan meninggalkan sekolah yang berada di Jalan Mawar, Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan itu. Bahkan, mereka juga mengancam bakal kembali melakukan aksi mogok jika tuntutan mereka belum dipenuhi.

Amelia Faradila, siswa lainnya menambahkan, tabungan wajib sudah menjadi menuai polemik sejak pertama kali diterapkan di tahun pelajaran baru 2019/2020. Dia menyebutkan, tabungan itu diwajibkan bagi seluruh siswa. Yang menjadi persoalan adalah tidak jelasnya peruntukan dan besarnya nominal. ”Harusnya kalau tabungan kan terserah kita mau kasih deadline kapan pun. Mau bayar besok atau kapan terserah kita, tapi ini dana wajib tiap bulan,” imbuhnya.

Dia menyebutkan, besaran tabungan tiap jurusan di SMK N 1 Trowulan bervariatif. Namun, tertinggi adalah pada jurusannya, usaha perjalanan wisata (UPW), dipatok hingga Rp 145 ribu per bulan. Karena merasa keberatan, siswi yang duduk di bangku kelas XII ini juga memilih untuk membayar hingga tertunggak lima bulan.

Saat pelaksanaan hari pertama PAS, kemarin (2/12), dirinya terpaksa tidak mengikuti jadwal mata ujian matematika dan kewirausahaan karena tak mendapatkan kartu peserta. ”Saya sendiri memang tidak mau bayar, karena tidak tahu uang itu untuk apa kok harus bayar Rp 145 ribu,” celetuknya. Kalau untuk keperluan operasional sekolah, dia menyebutkan, jika pemerintah pusat sudah mengalokasikan melalui bantuan operasional sekolah (BOS). Di sisi lain, Pemprov Jatim juga telah membebaskan sumbangan pendanaan pendidikan (SPP) dengan menggulirkan program pendidikan gratis berkualitas (TisTas). 

Sebagai penggantinya, pemprov meng-cover-nya melalui biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP), sehingga kepada jenjang SMA/SMK. ”SPP memang sudah tidak ada, tapi kita wajib bayar tabungan. Padahal, Bu Khofifah (Gubernur Jatim) bilang, kalau sekolah tidak boleh ada pungutan,”  tandasnya.

Sementara itu, Waka Kurikulum SMK Negeri 1 Jatirejo Umi Hasanah mengakui jika terjadinya aksi unjuk rasa siswa dipicu karena peserta yang belum mendapatkan kartu ujian. Namun, dia menyangkal jika kartu yang digunakan sebagai syarat mengikuti PAS itu ditahan lantaran siswa belum melunasi tabungan. ”Sebelumnya, ketua kelas sudah kami kumpulkan. Walupun belum lunas tabungan, harus tetap ikut PAS,” urainya.

Hanya saja, dirinya mengklaim jika terjadi miskomunikasi. Pasalnya, kartu peserta memang dibawa oleh masing-masing koordinator tabungan. Sehingga, siswa menganggap untuk mengambilnya harus lebih dulu menyelesaikan tunggakan hingga bulan ini. Akibatnya, ada sekitar 100 lebih peserta yang tidak bisa mengikuti ujian di hari pertama PAS kemarin. ”Siswa yang tidak mengikuti ujian karena belum mengambil kartu peserta. Bukan karena belum melunasi tabungan,” ujar perempuan yang juga menjadi ketua panitia ujian ini.

Disinggung terkait kebijakan penarikan tabungan, pihaknya mengklaim jika iuran wajib itu dipungut tersebut telah mendapatkan restu dari wali murid maupun komite sekolah. Sebelumnya, orang tua siswa juga diberikan edaran mengenai rincian kebutuhannya. Menurutnya, uang tabungan itu digunakan untuk pengembangan diri siswa yang tidak ter-cover dalam dana BOS maupun prongam Tis-Tas.

Di antaranya adalah kunjungan industri atau study tour sesuai dengan jurusan masing-masing. ”Kegiatan-kegiatan yang dulu ter-cover di SPP, sekarang sudah tidak ada lagi di Tis-Tas. Sehingga agar anak-anak bisa melakukan kegiatan pengembangan diri, akhirnya kami ngumpulkan wali murid,” imbuhnya.

Dia menyebutkan jika iuran yang dibebankan berkisar Rp 75 ribu hingga Rp 145 ribu per bulan per siswa. Dana wajib tersebut berlaku bagi 800 lebih siswa yang tersebar di 27 rombongan belajar, mulai tingkat kelas X, XI, hingga XII. Atas kejadian tersebut, kemarin pihak sekolah langsung menggelar pertemuan secara tertutup. Hasilnya, pelaksanaan PAS yang sedianya dijadwalkan mulai 2-9 Desember nanti akan ditangguhkan hingga waktu yang belum ditentukan. ”Kami mengikuti arahan kepala sekolah (Irni Istiqomah), tadi (kemarin, Red) mengatakan di forum, kalau PAS kita tunda. Sampai kita bisa memastikan anak-anak untuk mau sekolah lagi,” tutupnya.

(mj/ram/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia