Minggu, 19 Jan 2020
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Terganjal Proses Lelang, 14 Paket Proyek Gagal Terealisasi

30 November 2019, 08: 35: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari saat sidak di proyek gorong-gorong di sepanjang jalan Majapahit. (sofankurniawan/radarmojokerto.id)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Memasuki pengujung tahun, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdakot Mojokerto telah menutup layanan lelang proyek tahun anggaran (TA) 2019. Sayangnya, tidak seluruh paket berhasil dilelang.

Setidaknya, dari total 115 paket proyek yang dialokasikan tahun ini, 14 di antaranya gagal terealisasi. Kabag PBJ Setadakot Mojokerto Nara Nupiksaning Utama menjelaskan, hingga Jumat (29/11), sudah tidak ada paket proyek yang masih dalam proses tender di unit pengadaan lelang (ULP).

Oleh karena itu, jelang memasuki bulan Desember ini, dipastikan sudah tidak ada lagi paket proyek TA 2019 yang diajukan tender. ”Sudah tidak ada, semua paket proyek sudah selesai,” jelasnya. Dia menyebutkan, total ada 115 paket proyek lelang yang dianggarkan di bawah naungan Pemkot Mojokerto. Akan tetapi, hanya 101 paket yang berhasil lolos melalui tahapan tender.

Paket terakhir yang rampung tahapan lelang adalah perencanaan revitalisasi Pemandian Sekarsari yang dialokasikan Rp 347,3 juta, serta paket belanja alat tulis kantor (ATK) di SD dan SMP senilai Rp 612 juta. Berbeda dengan nasib 14 paket proyek lainnya yang gagal terealisasi. Nara menyebutkan, kebanyakan merupakan proyek yang dianggarkan dari dana kelurahan (DK). Penyebabnya, 10 paket proyek tersebut dinyatakan gagal lelang.

Ada berbagai faktor yang menjadi pemicunya. Salah satunya karena gugurnya pendaftar akibat dinilai tak memenuhi kualifikasi jadi pemenang lelang. Selain itu, paket proyek juga belum ada penawaran atau tidak ada peminat selama masa pengumuman lelang. ”Setelah itu, proyek tersebut juga tidak dilelang ulang karena waktunya sudah tidak mencukupi,” tandasnya.

Selain itu, 4 paket yang gagal lainnya masuk dalam kategori tidak ditenderkan. Masing-masing adalah peningkatan jalan dan saluran air di Kelurahan Blooto, juga bersumber dari DK. Sedangakan 2 proyek lainnya berupa paket rehabilitasi saluran di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Nara menambahkan, tidak diprosesnya 4 paket proyek tersebut lebih disebabkan pengajuan lelangnya terlambat.

Pasalnya, untuk proyek fisik, setidaknya tahapan lelang membutuhkan waktu minimal 1 bulan. Karena itu, dokumen dikembalikan dengan asumsi estimasi waktu pengerjaan yang tak mungkin lagi bisa terkejar. Menurutnya, belasan paket proyek yang gagal maupun belum ditenderkan tersebut harus kembali diajukan lelang ulang di tahun depan. Namun, karena Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) TA 2020 sudah digedok, sehingga harus diplot di Perubahan (P-APBD). ”Karena banyak yang dari DK. Dan, itu kewajiban harus dilelangkan lagi di tahun 2020,” pungkasnya.

Menginjak pengujung tahun ini, sejumlah pekerjaan fasik masih banyak yang dalam tahap pengerjaan. Para kontraktor diinstruksikan untuk melakukan percepatan guna merampungkan lebih awal dari deadline kontrak. Jumlah pekerjaan fisik di Kota Onde-Onde paling banyak berada di bawah naungan DPUPR, mencapai kurang lebih 40 paket.

Di antaranya, masih dalam tahap pengerjaan adalah proyek peningkatan Jalan Sekar Putih, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, menyerap anggaran Rp 5,5 miliar. Selain itu, proyek finishing dan pengadaan generator set (genset) sertan air conditioner (AC) central di Graha Mojokerto Service City (GMSC) sebesar Rp 7,1 M.

Demikian pula dengan paket rehabilitasi trotoar dan saluran air di Jalan Majapahit, serta tersebar di puluhan titik lainnya. Selanjutnya, paket proyek di TA 2019 lain yang juga cukup banyak berada di dalam program dana kelurahan, mencapai 30 paket. Sedangkan sisa puluhan paket lainnya tersebar di sejumlah OPD hingga kecamatan.

(mj/ram/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia