Minggu, 19 Jan 2020
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

35 Ribu KK Dilabeli Keluarga Miskin

27 November 2019, 09: 30: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Pelabelan dinilai sebagai langkah efektif pemerintah pusat dan daerah dalam menurunkan angka kemiskinan. (sofankurniawan/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkab Mojokerto mulai menggulirkan kebijakan tegas dalam mengentaskan warganya dari kemiskinan. Salah satunya melalui program labelisasi kepada semua keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) yang tersebar di 18 kecamatan.

Labelisasi itu dengan cara memasang stiker yang memuat predikat Keluarga Miskin di dinding depan rumah setiap KPM. Labelisasi tersebut dianggap cukup ampuh dalam menyadarkan para KPM, khususnya bagi yang kualitas hidupnya dinilai sudah layak. Sehingga tak memerlukan lagi atau mundur secara mandiri dari kepesertaan penerima bansos.

Setidaknya, ada 35 ribu KK (kepala keluarga) penerima PKH yang bakal ditempeli predikat keluarga miskin tersebut. Mereka terdiri dari para peserta PKH di semua kategori. Mulai dari kategori siswa SD sebanyak 16 ribu KK, siswa SMP 10 ribu KK, siswa SMA 10 ribu KK, ibu hamil 384 KK, anak usia dini 8.708 KK, lansia 11 ribu KK, dan disabilitas 269 KK.

Proses penempelan ditarget berlangsung serentak selama seminggu ke depan atau hingga 5 Desember sesuai jadwal yang dibebankan Kemensos. Penerima PKH menjadi sasaran utama pelabelan lantaran sifatnya sebagai komplementaritas dari beberapa penerima bansos lain.

Baik Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), maupun Kartu Indonesia Sehat (KIS) pusat dan daerah. Selain ditempeli, warga juga dimintai pernyataan untuk tidak menghapus atau melepas stiker. Jika pernyataan tersebut dilanggar, maka warga miskin dinyatakan mengundurkan diri sebagai penerima bansos.

’’Memang itu program dari Kemensos serentak di semua daerah. Diutamakan penerima PKH karena mereka juga menerima bansos lain,’’ tutur Koordinator pendamping PKH Kecamatan Dawarblandong Eko Budianto, Selasa (26/11).

Dia menyebutkan, pelabelan dinilai sebagai langkah efektif pemerintah pusat dan daerah dalam menurunkan angka kemiskinan. Di mana, label tersebut diharapkan dapat menyadarkan warga atau KPM yang taraf hidupnya sudah layak untuk mengundurkan diri atau graduasi mandiri dari kepesertaan penerima bansos.

Dari graduasi itu, diharapkan angka kemiskinan bisa terus ditekan turun sesuai target nasional sebesar 8 persen. ’’Intinya untuk mengejar penurunan angka kemiskinan,’’ imbuhnya.

(mj/far/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia