Jumat, 06 Dec 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Tiga Desa Tuntut Hitung Ulang Pilkades

19 November 2019, 09: 38: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Gabungan warga dari tiga desa, Gayaman, Kebontunggul, dan Karangkedawang, menggelar aksi di depan kantor Pemkab Mojokerto menuntut hitung ulang hasil pilkades serentak, Senin (18/11) (sofan/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Tuntutan hitung ulang serentrak terus disuarakan ratusan warga di tujuh desa yang pelaksanaan pilkades bersengketa.

Senin (18/11), 150 perwakilan warga dari tiga desa, yakni Gayaman, Kebontunggul, dan Karangkedawang, kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Pemkab Mojokerto. Mereka mendesak panitia pilkades tingkat kabupaten segera mengabulkan proses hitung ulang sebelum pelantikan kades terpilih bergulir.

Tuntutan itu setelah ditemui perbedaan tafsir soal dua coblosan simetris yang banyak terjadi. Khususnya di tujuh desa yang banyak ditemui surat suara tidak sah dengan dua coblosan simetris saat pilkades serentak, 23 Oktober lalu.

Tujuh desa itu antara lain, Kebontunggul dan Centong, Kecamatan Gondang; Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar; Desa Karangkedawang, Kecamatan Sooko; Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong; Desa Sumbersono, Kecamatan Dlanggu; serta Desa Pagerluyung, Kecamatan Gedeg.

Sejumlah cakades yang tidak terpilih mengaku keberatan dengan hasil penghitungan yang tidak mengesahkan dua coblosan simetris. Meskipun salah satu lubang berada di luar kotak calon.

Padahal, di beberapa desa menyatakan dua coblosan simetris itu tetap sah. ’’Di kabupaten lain, coblosan simetris sah secara hukum selama lubang kedua tidak di kotak gambar calon lain. Di Kabupaten Mojokerto, karena tidak ada sosialisasi, tidak ada penyamaan persepsi. Sehingga, setiap panitia menafsiri aturan sendiri,’’ terang Mat Yatim, kuasa hukum cakades yang gagal terpilih di empat desa.

Pihaknya lantas menerangkan ketidakjelasan aturan main penghitungan yang dibuat panitia. Khususnya dalam menentukan keabsahan suara coblosan simetris yang terjadi akibat pemilih tidak membuka secara sempurna lipatan surat suara.

Yang mana, tidak ada pasal dalam tata tertib (tatib) yang menerangkan soal coblosan simetris. Baik di pasal 44 maupun 45 yang mengatur tentang surat suara sah dan tidak sah. Hal ini yang  membuat panitia pilkades di setiap desa membuat penafsiran berbeda. Ada yang menyatakan coblosan simetris sebagai suara sah, tetapi tak sedikit pula yang menyatakan tidak sah.

Nah, keputusan inilah yang dianggap merugikan beberapa cakades, khususnya yang gagal terpilih di tujuh desa. Mereka keberatan dengan metode penghitungan yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades.

’’Bahwa aturan yang terkait dengan coblosan simetris di pasal 40 Permendagri Nomor 112/2014 yang dimuat di tatib pasal 44 kemudian dijelaskan di pasal 45. Tatibnya itu harusnya menjelaskan yang ada di Permendagri. Bukan berarti membuat aturan sendiri. Kami menuntut Pak Wabup (Pungkasiadi) supaya menggelar hitung ulang hasil pilkades di tujuh desa tersebut,’’ ujarnya.

(mj/far/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia