Jumat, 06 Dec 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Klaim BPJS Macet, Keuangan RSUD Kota Keteteran

19 November 2019, 09: 38: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Pasien BPJS Kesehatan menunggu antrean pengambilan obat di RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. (Rizalamrulloh/radarmojokerto)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Klaim tunggakan layanan BPJS Kesehatan terhadap RSUD Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto, mencapai Rp 30 miliar. Piutang pembayaran klaim tersebut dianggap mengganggu pengadaan obat, biaya jasa pelayanan (jaspel) hingga gaji pegawai non-PNS.

’’Tunggakan Rp 30 miliar itu mulai lima bulan lalu (Juni-Oktober) klaim pembayaran layanan BPJS kesehatan,’’ ungkap Direktur RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo dr Sugeng Mulyadi selepas hearing di gedung dewan, Senin (18/11).

Ia mengatakan, tunggakan itu muncul sejak bulan Juni lalu. Pembayaran tunggakan klaim tersebut biasanya dibayar per triwulan. Namun, sejak bulan Juni hingga Oktober nyatanya terpaksa tertunggak. ’’Jadi, belum dibayar sampai sekarang. Kami sih usul agar mereka (BPJS Kesehatan) utang ke bank agar tunggakan bisa terbayarkan,’’ kata dia.

Praktis, lanjut Sugeng, RSUD terpaksa memutar otak untuk menjalankan layanan BPJS Kesehatan di rumah sakit dengan mengelola biaya operasionalnya. Ia bersiap mengajukan utang ke bank, namun pengembaliannya menjadi tanggungan BPJS Kesehatan. Cara itu, bisa dioperasionalkan agar neraca keuangan rumah sakit daerah tetap stabil. ’’Utangnya kami yang ajukan, tapi yang bayar BPJS Kesehatan,’’ lanjut dia.

Opsi pengajuan utang kepada bank agar menutupi tunggakan itu bisa dilakukan. Sebab, ada perbankan yang menyediakan metode peminjaman tersebut. Di daerah lain ada pula yang menggunakannya. ’’Dari perbankan bisa. Rincian bunganya mencapai 13 persen,’’ imbuh dr Sugeng.

 Meski neraca keuangannya keteteran lantaran adanya tunggakan BPJS Kesehatan Rp 30 miliar, pihaknya mengaku masih bisa bertahan hingga bulan Desember 2019 mendatang. ’’Sampai akhir tahun, insya Allah masih sanggup. Tapi, tahun depan sudah nggak mungkin,’’ keluhnya.

Diakuinya sejak Juni lalu hingga kini, pihaknya memutar otak mengelola keuangan. Selain itu, adanya tunggakan juga mempengaruhi kegiatan rutin rumah sakit pelat merah d Jalan Raya Surodinawan itu. Seperti, program pengadaan obat, pembiayaan jasa pelayanan (jaspel) bagi perawat dan dokter, hingga pembayaran gaji bagi pegawai non-PNS. ’’Karena kami BLUD untuk kegiatan lain masih bisa teratasi,’’ tukas dokter spesialis urologi ini.

Oleh sebab itu, dirinya berharap pemerintah pusat segera bertindak. Lantaran, BPJS Kesehatan mengaku masih menunggu dana bagi hasil cukai rokok untuk membayar tunggakan tersebut. Yang mana, pembayaran tunggakan itu dapat menentukan napas RSUD. Disinggung kondisi serupa di tingkat puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya, ia menyebut, kondisinya berbeda. Pihaknya menaksir kondisi puskesmas pasti lebih terjaga lantaran terdapat dana kapitasi. ’’Kalau puskesmas beda. Kan mereka ada dana kapitasi jadi pasti terbayar,’’ tandasnya.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto Agus Wahyudi Utomo mengakui kondisi itu memang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan RSUD. Meski begitu, dirinya mendesak agar RSUD Wahidin tetap mempertahankan kualitas pelayanan. ’’Kami minta RSUD tetap beri layanan terbaik. Karena, banyak masyarakat kecil yang menggantungkan layanan kesehatanya,’’ tandasnya.

(mj/ram/ris/ron/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia