Jumat, 06 Dec 2019
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

satpol PP Tertibkan Tiga Lokasi Galian C

13 November 2019, 09: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Anggota DPRD Kab. Mojokerto saat melakukan sidak di lokasi galian, Selasa (12/11). (khudori/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto - Eksploitasi alam berlebihan berdampak nyata terhadap lingkungan. Selain itu, juga menyebabkan potensi penerimaan daerah lewat PAD (pendapatan asli daerah) mencapai miliaran rupiah menjadi menguap. Kondisi itu kini menjadi perhatian instansi terkait.

Tak hanya aparat penegak hukum (APH), namun juga kalangan wakil rakyat. Menyusul, adanya pengaduan masyarakat yang masuk ke meja DPRD Kabupaten Mojokerto. Praktik galian tambang bukan mineral yang bermasalah banyak ditemui di wilayah Kabupaten Mojokerto. Sejumlah titik lokasi penggalian bahan tambang bukan mineral dianggap terlalui mengeksploitasi alam.

Galian yang tercipta nyatanya melebihi batas maksimal. Sehingga, ditaksir sangat sulit untuk dipulihkan atau direklamasi. Hal itu dikhawatirkan bakal memperburuk kondisi lingkungan sekitar lokasi galian.

Apalagi, jika di musim penghujan, hal itu dapat memicu kejadian bencana alam. Praktis, meningkatnya potensi bencana juga dapat memunculkan jatuhnya korban dari masyarakat. Di sisi lain, lokasi penggalian bahan tambang bukan mineral itu nyatanya juga berdampak terhadap PAD.

Sebab, setiap praktik penggalian seperti galian C (sirtu) wajib dikenakan pajak daerah. Jika lokasi galian tak berizin resmi dan menyalahi lingkungan praktis merugikan pemerintah daerah karena potensi PAD menguap.

Oleh sebab itu, kegiatan penertiban wajib dikedepankan untuk menanggulangi potensi kerusakan lingkungan lebih jauh lagi. ’’Ada tiga lokasi galian yang ditertibkan satpol PP dan Polres Mojokerto tadi (kemarin, Red). Kami mengikuti karena ada pengaduan masyarakat,’’ ujar Edi Ikhwanto, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto, Selasa (12/11).

Dari ketiga lokasi galian itu, lanjut dia, diketahui merusak lingkungan sekitar. Lokasi galian dianggap melebihi kedalaman yang diatur. Selain itu, diprediksi tidak dapat direklamasi. ’’Itu terlalu dalam galiannya.

Sehingga, sulit kalau dipulihkan atau reklamasi,’’ lanjut politisi PKB ini. Untuk itu, pihaknya mendukung penuh upaya penindakan hukum yang dilakukan kepolisian. Terlebih, saat penindakan di tiga lokasi, kata Edi, seluruh instansi terkait juga dilibatkan. Seperti, camat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), satpol PP, Polres Mojokerto, Komisi I, dan Komisi III DPRD.

Dia menambahkan, tiga lokasi galian C itu berada di Desa Ngastemi, Kecamatan Bangsal; Desa Kepuhpandak, dan Desa Karangdieng, Kecamatan Kutorejo. Kesemuanya diketahui tidak memiliki izin resmi.

’’Hasil temuan Komisi I di lokasi, memang tidak ada izinnya,’’ tegas Edi Ikhwanto. Akibat praktik galian ilegal tersebut, pihaknya menaksir pemerintah daerah menderita kerugian. Lantaran, seharusnya setiap bahan galian yang diambil wajib dikenakan pajak daerah. ’’Per tahun bisa mencapai miliaran rupiah PAD yang menguap akibat galian ilegal tersebut,’’ imbuh dia.

(mj/fen/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia