Jumat, 06 Dec 2019
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Jual Ayam Tiren, MUI Sebut Usaha Haram

12 November 2019, 09: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Barang bukti bangkai ayam tiren yang disita Polres Mojokerto. (khudori/radarmojokerto.id)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mojokerto dengan tegas menyatakan haram terhadap ayam tiren (mati kemarin) hasil olahan bisnis Alex Suwardi. Bahkan, MUI menyatakan, ayam yang dijual Alex sudah masuk kategori bangkai. Sehingga tidak layak dikonsumsi, karena sangat membahayakan konsumen.

MUI pun mendukung langkah kepolisian untuk menindak oknum atau pelaku yang ngotot menggunakan modus serupa. Khususnya, dalam lingkungan industri olahan makanan dan rumah potong hewan (RPH) yang disinyalir beberapa di antaranya belum mengantongi sertifikasi halal.

Bahkan, pelaku bisa dijerat dengan pasal berlapis dan hukuman maksimal sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku. Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Mojokerto KH Saifudin Zuhri, mengatakan, ayam tiren sudah masuk kategori makanan yang bersifat haram dan najis dalam hukum Islam.

Dan, dalam kenajisan itu, otomatis tidak diperbolehkan dikonsumsi. Karena terdapat zat atau racun yang justru merugikan bagi kesehatan manusia. ’’Bangkai itu hukumnya haram. Karena sudah menjadi bangkai, maka sifatnya najis dan jelas berbahaya bagi kesehatan tubuh,’’ tuturnya.

Ulama yang akrab disapa Gus Zuhri ini, menjelaskan, selama ini bisnis olahan makanan di Kabupaten Mojokerto belum semuanya yang tersertifikasi halal. Khususnya, industri rumahan yang mengolah langsung bahan makanan dari hasil pertanian dan peternakan warga.

Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sertifikasi halal menjadi syarat wajib yang disertakan sebelum produk dipasarkan kepada konsumen. Akan tetapi, syarat tersebut belum banyak dipahami kalangan pengusaha.

Di mana, pengurusan sertifikat halal selama ini hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi industri sebelum mendistribusikan dan memasarkan produk olahannya. Sementara, fungsi kontrolnya tak berjalan sesuai cita-cita pemerintah dalam melindungi konsumen.

’’Selama ini, kami (MUI) hanya bisa memberikan rekomendasi dalam sertifikasi halal ketika industri atau pengusahanya butuh untuk syarat ekspor atau syarat kepada tengkulak. Sebenarnya tidak ada masalah, hanya saja nilai dan fungsinya jadi melenceng dari tujuan utamanya sebagai kontrol bagi konsumen,’’ pungkasnya.

(mj/far/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia