Jumat, 06 Dec 2019
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Desak Kejari Usut Kasus PTSL

09 November 2019, 08: 40: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Warga Watesumpak, Trowulan saat melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Kejari kabupaten Mojokerto, Jumat (8/11). (sofan/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto - Puluhan warga Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari), Kabupaten Mojokerto, Jumat (8/11). Mereka mendesak kasus dugaan pungutan liar (pungli) di kampungnya segera diusut hingga tuntas.

Dengan membawa sejumlah spanduk berisi berbagai tuntutan, warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Hukum tersebut meminta kejari segera menindaklanjuti laporan terkait dugaan kasus pungli program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Program pembuatan sertifikat gratis melalui program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tahun 2019, di desa mereka dinilai tidak transparan. Warga diminta menyerahkan biaya administrasi untuk pendaftaran PTLS oleh panitia dan oknum perangkat desa dengan nominal kisaran Rp 366 ribu. Kedatangan warga ini berlangsung sangat cepat. Mereka langsung menggelar aksi di depan aparat keamanan yang sedang berjaga di pintu masuk gedung korps Adhyaksa. Mereka juga membawa tumpeng dan dupa yang dibakar di depan pintu masuk. Warga terus berteriak dan meminta untuk ditemui pihak kejaksaan.

Kepala Seksi Pidana Khusus Agus Hariyono dan Kasi Intel Nugraha Wisnu datang dan menemui massa aksi. Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Mojokerto Agus Hariyono yang didesak menandatangani surat pernyataan segera menindaklanjuti laporan warga tersebut, menolak dengan tegas. ’’Kami baru terima laporan ini, terima kasih kami diberikan dorongan untuk melakukan penyelesaian permasalahan ini,’’ tegasnya. Namun, ia memastikan, akan mempelajari secara detail kasus tersebut. Dan, kejari tetap akan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. ’’Kami juga butuh mendapat keterangan warga untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di Desa Watesumpak terkait kasus dugaan pungli PTLS 2019,’’ jelas Agus.

Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Hendro, menjelaskan, dugaan kasus pungli PTLS tersebut bermula dari munculnya program PTLS. Terdapat 1.300 warga yang ikut program sertifikasi tanah ini. Mereka berasal dari lima dusun. Yakni, Dusun Jatisumber, Watesumpak, Blendren, Prayan, dan Kalitangi. Dari 1.300 warga yang ikut program tersebut, hanya sekitar 10 persen warga yang baru menerima sertifikasi tanah. Untuk biaya, kata dia, tidak ada kesepakatan.

'’Oknum menyatakan ada administrasi sebesar itu. Nilainya variatif. Mulai Rp 300 ribu sampai Rp 1,5 juta. Tapi, jika dirata-rata Rp 366 ribu,’’ ujarnya. Yang ia sesalkan, administrasi tersebut menyasar semua peserta PTSL. Padahal, tak sedikit pemohon dengan sisi ekonomi lemah, namun dipaksakan demi masuk dalam daftar.

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia