Jumat, 06 Dec 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Nasib PPPK, Delapan Bulan tanpa Kejelasan

06 November 2019, 11: 02: 59 WIB | editor : Imron Arlado

jawa pos radar mojokerto

Para pegawai honorer saat mengikuti tes seleksi PPPK di SMKN 1 Sooko, Februari lalu. (sofankurniawan/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pasca diumumkan lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK), nasib 173 tenaga honorer tak kunjung terang. Hingga saat ini, SK pengangkatan mereka sebagai pegawai setara pegawai negeri sipil (PNS) tak kunjung dikeluarkan.

Alhasil, ratusan guru dan tenaga penyuluh pertanian itu terpaksa bertahan dengan status honorernya. Mereka memilih bertahan di lembaga masing-masing dengan gaji atau insentif minim. Padahal, pemkab jauh hari telah membuka rekrutmen dan seleksi PPPK. Terhitung 8 bulan sejak hasil lolos seleksi diumumkan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ketua Forum Honorer Kabupaten Mojokerto, Syaiful Mukminin, mengatakan, ratusan pegawai honorer yang lolos seleksi PPPK rata-rata sudah berusia lebih dari 40 tahun. Artinya, kesempatan mereka menjadi PNS sudah tertutup. Sehingga, PPPK menjadi pegangan satu-satunya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup sesuai dengan kapasitas.

Namun, tak kunjung diangkatnya status mereka sebagai PPPK juga menjadi kegalauan tersendiri. Mengingat pemkab juga akan membuka seleksi PPPK periode kedua tahun depan. Hal ini yang menjadi pertanyaan tersendiri akan nasib calon PPPK berikutnya. Apakah setara dengan PPPK periode pertama atau tidak.

’’Makanya itu. Kita juga sudah beberapa kali mengkonfirmasi ke BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) dan teman-teman honorer daerah lain. Ternyata hasilnya juga sama. Belum ada instruksi dari Kemen PAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi),’’ tuturnya.

Saat ini, 101 penyuluh pertanian dan 72 eks guru honorer K-2 masih memilih bertahan di lembaga masing-masing. Mereka tetap beraktivitas sesuai jam kerja yang diberikan. Termasuk juga insentif atau gaji yang diterima dengan nominal yang sangat minim. Seperti honorer guru yang hanya bisa menerima insentif dari lembaga sekolah.

Dan ditambah dengan insentif yang diberikan Pemkab lewat dinas pendidikan. Dengan total sebesar kurang dari Rp 1,5 juta per bulan. Sementara penyuluh pertanian, bertahan dengan kontrak kerja yang sudah disepakati di awal tahun. ’’Untungnya tunjangan guru dari dinas pendidikan dinaikkan menjadi Rp 700 ribu. Meskipun juga masih jauh dibandingkan UMK (Upah Minimum Kabupaten),’’ tambahnya.

Tak kunjung diangkatnya PPPK oleh pemkab lantaran masih menunggu aturan pelaksana dan teknis secara resmi dari pemerintah pusat. Khususnya aturan soal gaji dan kepangkatan PPPK yang dikeluarkan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Dikabarkan sempat ada penolakan dari sejumlah pemerintah daerah akan beban gaji kalangan PPPK dari APBD.

Pemda berharap gaji bagi pegawai jenis baru itu masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) transfer dari APBN. Padahal, PPPK sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai perjanjian kontrak ini juga merupakan ASN.

’’Ya memang belum ada Perpres yang mengaturnya. Aturan PPPK ini tetap akan di-handle Kemen PAN-RB. Mereka yang melaksanakan dan mengaturnya,’’ pungkas Susantoso, kepala BKPP Kabupaten Mojokerto.

(mj/far/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia