Jumat, 06 Dec 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Desakan Hitung Ulang Surat Suara Pilkades Makin Menguat

06 November 2019, 08: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

jawa pos radar mojokerto

ilustrasi

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto - Perselisihan hasil pilkades serentak di sejumlah desa terus menggelinding. Salah satunya mencuat desakan agar Pemkab Mojokerto mengeluarkan rekomendasi penghitungan ulang surat suara tidak sah.

Mat Yatim, SH, kuasa hukum Amir, salah satu kandidat pilkades Desa Centong, Kecamatan Gondang, mengatakan, penghitungan ulang surat suara tidak sah dimungkinkan dilakukan. Lantaran, hal itu difasilitasi dalam penanganan perselisihan hasil pilkades oleh bupati (wabup). ’’Kami meminta agar bupati merekomendasikan penghitungan ulang surat suara tidak sah,’’ ujar dia, kemarin. Dia menjelaskan, berdasarkan tata tertib (tatib) pilkades tahun 2019, pada pasal 54 ayat 2, disebutkan, permohonan perselisihan hasil pemilihan diperkenankan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon. Pasal 45 poin C, dijelaskan, surat suara dianggap tidak sah apabila terdapat lebih dari 1 kali tanda coblosan pada calon berbeda.

Mat Yasin menilai, penghitungan ulang surat suara tidak sah terbilang penting. Mengingat, jumlah perolehan suara tidak sah di Desa Centong sangat tinggi hingga mencapai 1.000 lebih suara. ’’Sedangkan, suara tidak sah itu sebut panitia, karena ada dua lubang coblosan pada surat suara,’’ tandasnya. Dua lubang coblosan itu, lanjut dia, kebanyakan tidak mengenai dua calon. Karena, lubang coblosan lain mengenai bagian surat suara yang lain. ’’Kalau berdasar perbup itu surat suara tidak sah kalau dua coblosan mengenai dua calon. Jadi, panitia ini seolah membuat aturan sendiri soal surat suara tidak sah,’’ tambahnya.

Surat suara tidak sah yang coblosannya tembus atau dua lubang yang tidak mengenai calon lain wajib dikategorikan surat suara yang sah. Pemahaman seperti itu, kata Mat Yatim, dipakai dasar oleh panitia pilkades di desa-desa lain. ’’Contoh, di Desa/Kecamatan Sooko, Desa Tangunan, Kecamatan Puri, Desa Tampingrejo, Kecamatan Puri, dan Desa Randugenengan, Kecamatan Dlanggu,’’ sebut dia.

Pihaknya menyatakan, jika penghitungan ulang surat suara tidak sah dilakukan bakal melegakan masyarakat Desa Centong, dan desa-desa lain yang mengalami sengketa yang sama. Di Centong, kata Mat Yatim, masyarakat menggalang pernyataan sikap atas mencuatnya sengketa tersebut. Diklaimnya, terdapat 1.000 warga yang tanda tangan pernyataan sikap. Mereka akan menerima hasil penghitungan ulang surat suara sah. ’’Belum tentu juga kalau surat suara tidak sah dihitung ulang, klien kami yang dapat suara lebih. Kami hanya minta dihitung ulang saja,’’ tandas dia.

Menyikapi sengketa hasil pemilihan, anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dapil II, Buddi Mulyo mengakui, penanganan sengketa tersebut mempengaruhi dinamika masyarakat di desa. Untuk itu, upaya penanganan sengketa melalui penghitungan ulang surat suara tidak sah, dianggap solusi. ’’Karena melihat pernyataan sikap yang diteken ribuan warga itu mereka siap buka donasi untuk melangkah ke jalur hukum,’’ ujar dia. Diketahui, sedikitnya lima desa tercatat muncul jumlah surat suara tidak sah yang tinggi. Desa Centong mencapai 1.000 lebih, Desa Gayaman Mojoanyar 900 lebih, Desa Karangkedawang 700 lebih, Desa Temuireng Dawarblandong 600 lebih, dan Desa Menanggal 1.284.

(mj/fen/ris/ron/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia