Jumat, 06 Dec 2019
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Polisi Tangkap Mantan Kepala Desa, Tersandung Penyelewengan Dana Desa

31 Oktober 2019, 00: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Eks Kades Wonoploso, Radita Angga Dwi Mahendra (tengah), dibawa ke ruang penyidik Satreskrim Polres Mojokerto untuk menjalani pemeriksaan.

Eks Kades Wonoploso, Radita Angga Dwi Mahendra (tengah), dibawa ke ruang penyidik Satreskrim Polres Mojokerto untuk menjalani pemeriksaan. (Khudori Aliandu/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Satreskrim Polres Mojokerto resmi menahan mantan Kades Wonoploso, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Radita Angga Dwi Mahendra, kemarin.

Selain berstatus sebagai tersangka dugaan korupsi penyelewengan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017, Radita juga diduga terlibat pemasuan izin tambang di desanya.

Kapolres Mojokerto AKBP Setyo Koes Heriyatno, menyatakan, penahahan Radita tidak hanya terkait dugaan tindak pidana korupsi sebelumnya menjeratnya bersama sekdes setempat, Imam Ghozali, 57.

Melainkan juga ada kasus lain yang dilaporkan ke mapolres pada (20/8) lalu ’’Saat aktif menjadi Kades Wonoploso, dia diduga melakukan pemalsuan surat atau membuat suat palsu,’’ ungkap Setyo.

Hingga kemarin, penyidik masih melakukan pendalaman terkait perkara yang menjerat tersangka. ’’Yang jelas, masih didalami penyidik,’’ tambahnya. Kasatreskrim Polres Mojokerto AKP M. Solikhin Fery, menambahkan, penangkapan mantan kades ini dilakukan Rabu (30/10) siang pukul 12.00 di kawasan Gondang.

Tidak ada perlawanan dalam penangkapan itu. Radita yang sudah menjadi daftar pencarian orang (DPO) hanya bisa pasrah saat digelandang petugas ke Mapolres Mojokerto.

’’Hari ini (kemarin, Red) dia langsung kami tahan. Sekarang masih dalam pemeriksaan intensif,’’ ungkapnya.Disebutkan Fery, penangkapan secara paksa ini dilakukan lantaran tersangka dinilai tak kooperatif saat dilakukan penyidikan atas dugaan pemalsuan dokumen izin di Dusun Juwetsewu, Desa Wonoploso, Kecamatan Gondang.

Saat itu, tersangka menjabat sebagai kepala desa setempat. Beberapa kali tersangka mangkir saat dipanggil polisi untuk dilakukan pemeriksaan terkait perkara yang sebelumnya dilaporkan ke mapolres. Sehingga, dia akhirnya ditetapkan sebagai DPO. 

’’Dia menerbitkan dokumen-dokumen diduga palsu, tidak sesuai fakta di lapangan,’’ tuturnya. Dengan demikian, banyak pihak yang merasa dirugikan adanya kasus tersebut. Kini petugas masih melakukan pendalaman keterlibatan pelaku lain.

Sebab, lanjut Fery, bukan tidak mungkin, penerbitan surat izin sebagai persyarakatan ini, tersangka bersekongkol dengan perangkat desa lainnya. Termasuk kemungkinan ada kaitannya dengan pengusaha tambang.

’’Jadi, ada dua kasus yang menjeratnya. Selain tipikor, juga dugaan pemalsuan surat yang digunakan untuk mengurus izin usaha tambang di lahan yang masih bersengketa,’’ pungkasnya.

Kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang menjerat tersangka dalam waktu dekat akan masuk tahap dua. Menurut Fery, dalam melakukan penyalahgunaan anggaran, kepala desa selaku penanggung jawab keuangan desa dengan cara melaksanakan pembangunan yang tidak sesuai RAB (rencana anggaran biaya) yang dibuat.

Masing-masing, pembangunan jembatan dengan ploting anggaran Rp 210 juta, dan pembangunan rehab untuk lima gedung posyandu sebesar Rp 271 juta. Sebenarnya, lanjut Fery, dari anggaran biaya yang ditetapkan tersebut, kepala desa melaksanakan pembangunan.

Namun, laporan realisasi pengeluaran uang yang dibuat bendahara desa dan realisasinya di lokasi tidak sinkron. ’’Artinya, terjadi mark-up anggaran. Sehingga, ada pengeluaran uang desa yang fiktif hingga menimbulkan kerugian negara,’’ tuturnya.

Fery menjelaskan, temuan kerugian negara itu hasil audit Inspektorat atau Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Hasil penyelidikan ditemukan ada kelebihan pembayaran pembangunan jembatan dan posyandu sebesar Rp 70 juta.  

(mj/ori/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia