Jumat, 06 Dec 2019
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Segera Rampungkan Kasus Disperta, Kejari Ogah Gantung Kasus

30 Oktober 2019, 09: 25: 59 WIB | editor : Imron Arlado

jawa pos radar mojokerto

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Mojokerto Agus Hariyono. (sofan/radarmojokerto.id)

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto segera menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek irigasi air dangkal di dinas pertanian (disperta). Sejumlah saksi telah dilakukan pemeriksaan secara maraton. Lembaga ini memastikan tak akan menggantung kasus dan dibiarkan hingga berlarut-larut.

Kasi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Mojokerto Agus Hariyono, menegaskan, kasus yang menyeret mantan Kepala Disperta Suliestyawati sebagai tersangka ini, ditargetkan bisa dirampungkan dalam waktu dekat. ’’Secepatnya. Ini terkait dengan nasib orang,’’ ungkapnya, Selasa (29/10).

Agus membantah kasus ini dipetieskan pasca munculnya tersangka dalam kasus tersebut. Kasus ini, katanya, tak didiamkan seperti yang gencar diembuskan di sejumlah kalangan.

Mantan Kasi Pidsus Kejari Pasuruan ini, menuturkan, sejumlah langkah percepatan menyelesaikan kasus itu telah dilakukan. Di antaranya dengan melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap sederet saksi. Pemeriksaan ini menyusul telah munculnya tersangka dalam kasus tersebut. ’’Sampai hari ini, masih belum selesai. Masih ada pemeriksaan-pemeriksaan,’’ jelasnya.

Ia memastikan, pemeriksaan saksi-saksi itu akan terus berlangsung. Sejumlah penyidik yang dikerahkan kian intensif menggali data atas proyek sebesar Rp 3,8 miliar tersebut.

Pemeriksaan ini berasal dari sejumlah elemen. Mulai dari pelaksana proyek, yakni kontraktor pelaksana, konsultan pengawasan, hingga deretan pegawai di lingkungan disperta.

Perlu diketahui, kejari menemukan indikasi korupsi di tubuh Disperta Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2018 silam. Tepat HUT Kejaksaan RI, 22 Juli lalu, penyidik meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan naiknya status tersebut, maka proses pemeriksaan dan perburuan alat bukti kian intensif.

Terakhir, penyidik melakukan penggeledahan kantor disperta di Jalan RA Basuni, Desa/Kecamatan Sooko. Di sana, penyidik menyita tiga kardus berkas yang berkaitan dengan proyek sebanyak 5 paket dengan 38 kegiatan itu. Penggeledahan kemudian dilanjutkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKA).

Kepala Disperta Sulistyawati akhirnya menyandang status tersangka sejak 11 Oktober lalu. Ia memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjalankan sebuah proyek yang didanai APBN tersebut. Selain sebagai PPK, ia juga tercatat sebagai KPA atas proyek tersebut.

Dalam proyek ini, penyidik menghitung kerugian negara mencapai Rp 519.716.400.

Kerugian disebabkan oleh tak rampungnya proyek dengan pagu sebesar Rp 4,188 miliar tersebut. Dari angka itu, realisasi kontrak mencapai Rp 3,961 miliar. Sementara, dana proyek dicairkan sebesar Rp 2.864 miliar. ’’Dari 36 titik, hanya mampu diselesaikan 68,57 persen,’’ pungkas Kajari Kabupaten Mojokerto, Rudy Hartono.

38 titik proyek bermasalah itu menyebar di sejumlah kecamatan. Di antaranya, Kecamatan Pungging dan Jatirejo dengan pagu Rp 879,9 juta dimenangkan CV Dirga Perkasa  senilai Rp 875.296.000.

Di Kecamatan Sooko, Gedeg, dan Kemlagi, dengan pagu Rp 990 juta dimenangkan CV Azka Karya Globalindo senilai Rp 839.790.000, Kutorejo dengan pagu Rp 769,9 juta dimenangkan CV Colonie Jaya senilai Rp 748.650.000, Trowulan dan Bangsal dengan pagu Rp 879,9 juta dimenangkan CV Colonie Jaya  senilai Rp 855.600.000,

Di Puri dan Mojoanyar dengan pagu Rp 659,9 juta dimenangkan CV. Colonie Jaya senilai Rp 641.700.000,00. Jasa Konsultansi proyek ini dengan pagu Rp 62,7 juta dimenangkan CV. Tri Mukti Andayani senilai Rp 60.203.000.

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia