Minggu, 19 Jan 2020
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

UMK Kota Mojokerto 2020 Rp 2,4 Juta

26 Oktober 2019, 09: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

jawa pos radar mojokerto

Buruh di Kota Mojokerto tengah bekerja menanti kenaikan UMK. (sofan/radarmojokerto.id)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto - Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Mojokerto tengah ditunggu-tunggu banyak pihak. Meski begitu, penentuan besarannya masih harus menunggu penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang dikabarkan tengah digodok. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) Kota Mojokerto Hariyanto, mengatakan, hingga Jumat (25/10) penetapan UMP belum juga diterima.

Yang mana, penetapan itu nantinya dipakai landasan dalam penyusunan UMK Mojokerto. "Untuk pengajuan UMK belum. Karena masih menunggu penetapan UMP," ujarnya. Menurutnya, penetapan UMP diprediksi tidak memakan waktu lama lagi. Karena sesuai ketentuan, penetapan UMP berbatas waktu. Pihaknya menaksir pada awal bulan depan, Pemprov Jatim telah bersurat ke kabupaten/kota mengirimkan besaran penetapan UMP. "Insya Allah tanggal 1 November nanti penetapannya," kata mantan Kadisdik ini.

Besaran UMP sedianya digunakan landasan penghitungan UMK. Untuk itu, pihaknya telah menjadwalkan pembahasan perumusan UMK di Kota Mojokerto. Sedianya, tanggal 4 November mendatang akan digelar rapat dewan pengupahan kota (Depeko) yang melibatkan unsur pemkot, asosiasi, baik perusahaan maupun buruh, serta elemen lainnya. Kamis (24/10) siang, sebut Hariyanto, pihaknya mengantongi surat dari Disnaker Provinsi Jatim. Bahwa, penetapan UMP bakal diumumkan tanggal 1 November mendatang. Itu setelah pengusulan dan pengajuan UMP dibahas dalam dewan pengupahan provinsi (DPH).

"Pada surat tersebut diterangkan, penetapan UMK kabupaten/kota wajib menyesuaikan ketentuan dalam PP 78/2015. Yang mana disebutkan, penetapan UMK dilakukan setelah penetapan UMP oleh Gubernur Jatim," tambah pria berkacamata ini. Di samping itu, terkait penetapan besaran UMK, pihak kementerian juga telah menyampaikan imbauannya. Yakni, melalui SE Menaker perihal penetapan UMK yang mana tetap mengacu pada PP 78/2015 tentang Pengupahan. Berdasarkan PP 78/2015, penetapan UMK diproyeksikan mengalami kenaikan secara tetap senilai 8,5 persen dari UMK tahun sebelumnya. Acuannya didasarkan asumsi persentase pertumbuhan ekonomi nasional ditambah persentase laju inflasi nasional.

Apabila menggunakan acuan tersebut, asumsi kenaikan UMK di Mojokerto terbilang signifikan. Seperti di kota, kenaikan UMK bisa mencapai Rp 192.406. Sedangkan nilai UMK tahun lalu Rp 2.263.665. Sehingga dapat diasumsikan bisa meningkat menjadi Rp 2.456.071. Sementara di Kabupaten Mojokerto, nilai UMK pada tahun 2019 mencapai Rp 3.851.983,38. Dengan asumsi kenaikan 8,5 persen, maka peningkatannya sebesar Rp 327.418,587. Sehingga jika dijumlahkan, besaran UMK kabupaten tahun 2020 dapat mencapai Rp 4.179.401,97.

(mj/fen/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia