Minggu, 19 Jan 2020
radarmojokerto
icon featured
Politik

Pilkades di Banyulegi, Dawarblandong Berpotensi Diulang

25 Oktober 2019, 08: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

jawa pos radar mojokerto

Warga Banyulegi, Dawarblandong saat mengantre coblosan, Rabu (23/10). (sofan/radarmojokerto.id)

DAWARBLANDONG, Jawa Pos Radar Mojokerto- Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, telah merampungkan proses pilkades serentak 2019, Rabu (23/10). Namun, momen pemilihan pemimpin di tingkat desa tersebut berpotensi besar bakal diulang. Saat ini, proses pilkades di desa ini masih bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Surabaya. Proses gugatan tengah berlangsung. ’’Saya sangat optimistis bisa menang,’’ ungkap Syahrial Yahya Budiharti, SH, kuasa hukum Moch Samsul, bakal calon pilkades Banyulegi, yang dicoret panitia.

Dia mengatakan, jika terdapat putusan pengadilan yang memenangkan kliennya dalam gugatan itu, maka pilkades harus diulang. ’’Tentunya, harus diulang nanti,’’ tambahnya. Moch. Samsul menggugat ke PTUN Surabaya lantaran menemukan indikasi pelanggaran hukum dalam proses penetapan cakades (calon kepala desa), 29 Agustus lalu. Saat itu, dari 8 orang pendaftar, tiga di antaranya dicoret panitia. Mereka adalah Toni, warga Dusun Bangah, Desa Banyulegi; Sekar Suhartini, warga Dusun Ngarus, Desa Banyulegi; Noviyanto, warga Kranggan, Kota Mojokerto; Andreas Parsetyo Rudianto, Ani Widyarti, dan Hifi, warga Desa Dapet, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik; Samsul Ridwan, warga Dusun Sidobecik, Desa Pulorejo; dan Moch. Samsul, warga Desa Ngunut, Kecamatan Mojoanyar.

Alasan pencoretan juga sangat sederhana. Panitia melakukan pencoretan dua nama disebabkan kelengkapan administrasi. Kedua orang itu tak menggunakan e-KTP, melainkan pengganti e-KTP, yakni surat keterangan (suket). Dari tiga orang yang dicoret, hanya Moch. Samsul yang menggugat. Bakal calon kepala desa yang dicoret lantaran menggunakan suket ini, resmi melakukan perlawanan setelah panitia menolak memberikan penjelasan atas pencoretan dirinya.

Melalui jalur pengadilan, ia bakal melawan panitia pilkades untuk mendapat keadilan. Gugatan bernomor 129/G/2019/PTUN.SBY itu, meminta agar hakim membatalkan surat keputusan panitia pilkades. ’’Kami menilai, surat keputusan itu harus dianulir. Karena sudah melanggar aturan,’’ jelasnya. Gugatan itu, kata Syahrial, baru dilayangkan ke pengadilan lantaran panitia pilkades Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, mengabaikan surat keberatan yang dilayangkan Samsul. Senada ditegaskan Kusijanto, SH. Dia juga sangat optimistis langkahnya melayangkan gugatan ke pengadilan bakal menganulir hasil pilkades. Karena, ia menilai, proses pilkades sudah cacat hukum.

Hasil pilkades serentak di Desa Banyulegi terpantau, dari lima nama kandidat, hanya dua orang yang serius running. Keduanya adalah Toni, dengan perolehan 877 suara. Sedangkan, Sekdar Suhartini meraup 836 suara. Sementara, Novriyanto, Andrias dan Ani Widyarti dengan nol suara.

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia