Selasa, 19 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Wali Kota Tolak Kenaikan BPJS Kesehatan

21 Oktober 2019, 10: 30: 59 WIB | editor : Imron Arlado

jawa pos radar mojokerto

Wali Kota Ika Puspitasari dengan tegas menyatakan penolakan terhadap rencana kenaikan premi Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan. (sofan/radarmojokerto.id)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Rencana kenaikan premi BPJS Kesehatan membuat Pemkot Mojokerto pasang badan. Di samping berpotensi menambah beban APBD, juga mengacam predikat Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan cakupan semesta.

Karena alasan itulah, Wali Kota Ika Puspitasari dengan tegas menyatakan penolakan terhadap rencana kenaikan premi Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan. Terutama yang menyasar kategori Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI-D). ’’Karena jelas, beban APBD pasti akan luar biasa membengkak,’’ tandasnya.

Pasalnya, terhitung sejak akhir 2017 lalu, pemkot telah mengintregasikan seluruh warga kota yang belum memiliki JKN-KIS untuk dicover dalam PBI-D. Tidak hanya warga miskin, tetapi APBD juga diplot untuk menanggung premi BPJS Kesehatan warga mampu di kepesertaan kelas III. Dengan demikian, pemkot berkewajiban membayar iuran Rp 23 ribu per bulan per peserta.

Tetapi, mulai tahun depan, jumlah premi diwacanakan akan naik hampir dua kali lipatnya menjadi Rp 42 ribu per bulan. Sehingga, bisa memicu membengkaknya APBD untuk PBI-D. ’’Sekarang saja, dari total penerima PBI-D kita sudah Rp 20 miliar. Kalau naik 100 persen berarti kan tinggal mengalikan dua kali lipat, itu kan sangat berat,’’ tandasnya.

Ning Ita, sapaan akrab wali kota, menyebutkan, pemkot saat ini belum melakukan antisipasi untuk menambah pagu anggaran PBI-D untuk tahun depan. Pihaknya lebih memilih untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari jalan keluar.

Pekan lalu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mojokerto telah ditugaskan untuk menghadap Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Menurutnya, salah satu tujuannya adalah menanyakan kepastian rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Dia mengatakan, saat ini pemkot masih tetap mengalokasikan dengan kebutuhan untuk mengcover Rp 23 ribu per bulan per peserta. ’’Masih sama (anggaran PBI-D), kita mengupayakan bagaimana itu tidak naik dulu,’’ ulasnya.

Alasan lainnya, imbuh Ning Ita, sudah dua tahun bertutut-turut, Kota Onde-Onde telah mendapat predikat UHC. Disebutkannya, dari total 140 ribu jiwa penduduk di tiga kecamatan, warga yang telah terdaftar JKN-KIS telah menyentuh angka 96,2 persen.

Orang nomor satu di lingkup Pemkot Mojokerto ini juga menyatakan belum mengambil langkah untuk mencoret warga yang mampu dari PBI-D. Pasalnya, untuk dapat meraih status jaminan kesehatan semesta tersebut, setidaknya harus tetap pada angka di atas 90 persen dari total penduduk. ’’Karena kita sudah UHC ini yang berat. Kan tidak mungkin di tahun ketiga ini terus kita turunkan,’’ tandasnya.

Ning Ita menambahkan, angka kemiskinan di Kota Mojokerto saat ini berada pada kisaran 5 persen dari total jumlah penduduk. Jika dikalkulasikan, kurang lebih ada 6 ribu jiwa yang masuk kategori kurang mampu. Dan seluruhnya telah tercover BPJS kesehaan baik yang bersumber dari PBI-D maupun PBI Nasional. ’’Sangat kecil sebenarnya, tinggal bagaimana kita mendorong masyarakat untuk tetap menjadi peserta BPJS saja,’’ pungkasnya.

(mj/ram/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia