Selasa, 19 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Terbukti Tak Korupsi, Status PNS Segera Dikembalikan

21 Oktober 2019, 09: 30: 59 WIB | editor : Imron Arlado

jawa pos radar mojokerto

Teguh Gunarko telah diberhentikan sejak 1 April 2019 dan akan kembali diaktifkan setelah dinyatakan tak bersalah dalam kasus yang menderanya sejak 2011 silam. (dok/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto - Dua pekan dibebaskan dari Lapas Kelas II B Mojokerto karena tak terbukti bersalah, Teguh Gunarko segera kembali berdinas di Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Saat ini, pemda sudah menyorong dokumen pengaktifan mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto itu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Wabup Pungkasiadi menegaskan, pemda bergerak cepat agar Teguh Gunarko bisa segera kembali menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan berdinas di Pemkab Mojokerto. ’’Sudah berproses. Sudah di BKN,’’ ujarnya.

Proses yang dimaksud Pung untuk meng-unlock Nomor Induk Pegawai (NIP) yang telah diblokir sejak 1 April lalu. ’’Dulu itu, posisinya yang namanya perintah SKB tiga menteri, harus diberhentikan,’’ tambah dia.

Pemberhentian Teguh dilakukan lantaran pemda mengantongi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. Yakni, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), dan Kepala BKN. Ketiganya memerintahkan seluruh kepala daerah untuk memberhentikan ASN yang terlibat kasus korupsi yang telah inkracht.

Saat itu, kasus yang dialami Teguh telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Dan, pemda mengajukan sejumlah nama, termasuk Teguh, untuk segera diberhentikan dari statusnya sebagai ASN.

Namun, pasca diberhentikan, Teguh yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA), dinyatakan tak bersalah dan bertanggung jawab atas honorarium Forkopimda yang telah dicairkan tahun 2011 silam.

Teguh tak terbukti melanggar pasal primer dan subsidair. Ia pun dinyatakan bebas sejak 1 Oktober lalu. ’’Semua berkas, termasuk petikan putusan, sudah saya perintahkan BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) untuk mengirimkan ke BKN,’’ pungkas dia.

Sementara itu, Kepala BKPP Kabupaten Mojokerto Susantoso, saat dikonfirmasi membenarkan langkah tersebut. Menurut dia, pemda sudah melangkah untuk menindaklanjuti putusan tersebut. ’’Sudah. Sedang berproses,’’ tegasnya.

Hanya saja, Susantoso tak bisa memastikan kapan proses tersebut rampung. Karena, kasus pengaktifan kembali merupakan kasus pertama yang dihadapi Pemkab Mojokerto. ’’Ini kasus pertama. Pengalaman pertama bagi pemda. Yang jelas, kami sangat ingin bisa cepat selesai,’’ pungkasnya.

Perlu diketahui, perjalanan Teguh mencari keadilan sangat berliku. Ia sudah dua kali keluar masuk penjara. Kali pertama ia merasakan dinginnya lantai penjara pada 23 Juni 2011. Di Rutan Medaeng, ia ditahan penyidik Kejati Jatim.

Selama tujuh bulan menjalani proses persidangan di PN Surabaya, Jalan Arjuno, Surabaya, Teguh akhirnya bebas murni. Ia tidak terbukti melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim menilai Teguh tak  bersalah dan tak harus bertanggung jawab atas pemberian honorarium yang telah diberikan ke Forkopimda. Putusan ini memaksa JPU mengajukan kasasi.

Jaksa Agung Artidjo Alkostar, akhirnya mengambil alih kasus dan menyidangkan pada 12 Mei 2014. Artidjo menghukum bersalah dengan hukuman penjara selama 3 tahun, denda Rp 150 juta subsider 6 bulan, dan membayar uang pengganti Rp 116.550.000 subsider 1 tahun.

6 Maret 2019 lalu, kejari kembali mengeksekusi Teguh dan menjebloskan ke penjara. Saat itu juga, ia langsung mengajukan peninjauan kembali (PK). Delapan novum diajukan. Dan, selama tujuh bulan menjalani tahanan di penjara, Teguh akhirnya dinyatakan tak bersalah oleh majelis hakim. 

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia