Selasa, 19 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Pindah Kantor, Pemda Siapkan Rp 50 Miliar untuk Beli Lahan

18 Oktober 2019, 09: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

jawa pos radar mojokerto

Gedung di Jalan Ahmad Yani ini akan segera dipindah. Saat ini, pemda mengalokasikan anggaran Rp 50 miliar untuk pengadaan lahan. (sofan/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkab serius ingin memindahkan pusat pemerintahan di Mojoanyar. Mereka diam-diam menyiapkan anggaran sebesar Rp 50 miliar. Dana jumbo itu sedianya untuk pembebasan lahan.

Anggaran tersebut disematkan dalam Rancangan-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera (R-APBD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2020. Ditempatkan pada pos anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Demikian itu terungkap dari kalangan dewan. Pada R-APBD 2020 memang telah disematkan anggaran pengadaan lahannya. Nilainya Rp 50 miliar. ’’Ada usulan tersebut. Yang jelas untuk pembelian lahan,’’ terang Ketua DPRD Kabupaten Ayni Zuroh.

Namun, pihaknya masih menunggu hasil studi kelayakan lokasi. Lantaran, sekarang tengah dikerjakan DPUPR. Lewat studi itu bakal diketahui tingkat kelayakannya. ’’Semua masih belum terpenuhi,’’ ungkapnya.

Terkait kelayakan, dewan sebelumnya sudah memberikan penilaian. Mereka yang sudah melihat langsung lokasi, menyebutkan, tidak layak. Alasannya, lokasi dekat Kota Mojokerto, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Randegan, hingga berdekatan dengan jalur saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet).

Selain itu, dewan juga menyoal kepemilikan lahan di Mojoanyar yang dibidik pemerintah. Yakni, milik perseorangan dan perusahaan di Mojokerto. ’’Insya Allah F-PKB jelas meminta untuk didrop (anggaran pemindahan kompleks kantor Pemkab),’’ ujar Edi Ikhwanto, anggota F-PKB.

Dia yang juga Ketua Komisi III ini secara lugas menyebutkan, jika rencana pembelian lahan itu direalisasi, bakal menguntungkan perseorangan. Lantaran, calon lahan sudah dimiliki perseorangan dan perusahaan.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Rindahwati, mengatakan, pihaknya sudah menggelar hearing dengan Bappeda selaku instansi perencana pemindahan kompleks kantor Pemkab. Ia mengatakan, rencana tersebut masih akan dievaluasi kembali oleh pemkab dan DPRD. ’’Masih dievaluasi kembali,’’ ucapnya singkat.

Sementara itu, Kepala Bappeda Hariyono, yang dikonfirmasi terkait tudingan dewan yang menyebutkan lokasi di Mojoanyar tidak memiliki benefit ekonomi bagi masyarakat, enggan menjawab. ’’Belum. Kami masih menunggu hasil feasibility study terlebih dahulu. Sabar ya Mas,’’ jawabnya.

Sebagaimana diketahui, pemkab sudah menyorong rencana pemindahan kompleks perkantoran atau pusat pemerintahan. Tahapannya diawali dengan melakukan studi kelayakan lokasi di Mojoanyar. Tahun depan diusulkan anggaran pembelian lahannya.

Pemindahan kompleks perkantoran itu dianggap butuh dilakukan. Menyusul, kantor-kantor pemerintahan di area kantor Bupati Mojokerto Jalan Ahmad Yani Kota Mojokerto dianggap sudah tak layak. Selain itu, posisi kantor bupati di dalam Kota Mojokerto dianggap tak sesuai lagi. Sehingga, perlu dipindah.

(mj/fen/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia