Selasa, 19 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Jika Iuran KIS Naik, Anggaran Pemkab Membengkak Rp 10 Miliar

17 Oktober 2019, 09: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

jawa pos radar mojokerto

Wacana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan bakal berdampak besar terhadap alokasi anggaran Pemkab Mojokerto. Khususnya, pada pos kesehatan. (sofan/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Wacana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan bakal berdampak besar terhadap alokasi anggaran Pemkab Mojokerto. Khususnya, pada pos kesehatan yang sebagian besar diserap untuk mengcover puluhan ribu warga miskin penerima Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran Daerah (KIS-PBID) yang dibiayai APBD.

Pembengkakan anggaran ini tak bisa dihindari setelah Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat hanya mengusulkan alokasi Rp 20 miliar untuk menutupi iuran BPJS kelas III bagi 60 ribu warga miskin. Nominal ini disebut-sebut kurang Rp 10 miliar jika kenaikan iuran disepakati hampir dua kali lipat dari nominal sebelumnya.

Dalam usulannya itu, Dinkes sudah mencantumkan 17 ribu warga miskin tambahan. Yang mana, di PAK (perubahan anggaran keuangan) 2019 juga sudah dicover senilai Rp 1,19 miliar. Sebelumnya, Dinkes sudah mengcover 42 ribu warga miskin penerima kartu KIS-PBID, sebesar Rp 12,8 miliar di tahun 2019.

Kadinkes Kabupaten Mojokerto Didik Khusnul Yakin, menyatakan, usulan Rp 20 miliar itu mencakup 58 ribu warga miskin yang sudah terdata di tahun 2019. Dengan asumsi, nominal iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 23 ribu per jiwa per bulan. ’’Asumsinya Rp 20 miliar itu, untuk tak kurang dari 60 ribu jiwa. Termasuk, jika terdapat tambahan peserta,’’ tuturnya.

Didik tak mengelak, usulan tersebut berpotensi membengkak jika pemerintah benar-benar menerbitkan perpres tentang kenaikan BPJS Kesehatan tahun depan. Khususnya bagi program PBI pusat dan daerah yang diusulkan menjadi Rp 42 ribu dari sebelumnya Rp 23 ribu per bulan per jiwa. Artinya, pemkab bakal kebebanan iuran premi yang total nilainya setara Rp 30 miliar. Atau membengkak Rp 10 miliar dari usulan.

’’Ya, itu nanti biar tim anggaran yang menentukan solusinya. Usulan yang kita sodorkan saat itu memang belum muncul soal adanya wacana kenaikan iuran,’’ tambahnya.

Dinkes berharap agar pemerintah pusat mengkaji ulang tentang wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Termasuk juga validasi data penerima program bantuan JKN KIS pusat. Yang saat ini jumlahnya mencapai 350 ribu jiwa.

Jika ditambah dengan PBID, maka mencapai 400 ribu jiwa lebih penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto, yang iurannya dibayar pemerintah. Padahal, data dari BPS menyebutkan, jumlah warga miskin di Kabupaten Mojokerto hanya 10 persen dari total seluruh penduduk yang ditaksir mencapai 1,2 juta. ’’Harusnya kan warga miskin cuman 120 ribu jiwa. Tapi, penerima JKN-KIS justru lebih dua kali lipatnya,’’ pungkas Didik.

(mj/ram/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia