Selasa, 19 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Rencana Lokasi Pindah Gedung Pemerintahan, Pemkab Ngotot Mojoanyar

17 Oktober 2019, 08: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Bappeda terus berusaha memindahkan gedung Pemkab Mojokerto dari wilayah kota Mojokerto menuju Mojoanyar.

Bappeda terus berusaha memindahkan gedung Pemkab Mojokerto dari wilayah kota Mojokerto menuju Mojoanyar.

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – DPRD Kabupaten Mojokerto menyarankan agar pemkab mengkaji lokasi lain sebagai lahan pembangunan kantor bupati yang baru. Utamanya, titik lokasi yang dapat memberikan benefit nyata kepada warga.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto Edi Ikhwanto, mengatakan, pihaknya menyarankan agar pemkab mengkaji lokasi alternatif sebagai titik lain daripada di kawasan Mojoanyar. Itu diperlukan agar mendapatkan perbandingan yang sesuai. ’’Kami sarankan agar mencari titik lain juga,’’ ujarnya, Rabu (16/10).

Politisi PKB ini, menjelaskan, rencana pemindahan kantor pemkab diharapkan tidak hanya melulu memindah posisi kantor saja. Tapi, juga mampu memikirkan dampak pemindahan terhadap masyarakat kabupaten. ’’Memiliki benefit yang lebih nyata dan terasa bagi masyarakat kabupaten, itu lebih kami tekankan,’’ terang dia.

Meski demikian, Edy mengaku mendukung rencana pemindahan kantor pemkab. Sebab, itu sudah jadi kebutuhan.Mengingat, kantor yang dipakai ini berada di luar wilayah administrasi kabupaten. ’’Rencana pemindahannya kami dukung,’’ tambah dia.

Sedianya, rencana pemindahan kantor pemkab diawali dengan studi kelayakan atau feasibility study (FS). Itu sedianya masih dilakukan pemkab pada tahun ini. Menyusul, program FS yang melibatkan kalangan akademisi masuk dalam P-APBD 2019.

Untuk itu, tahun ini, ditargetkan pemkab sudah mengantongi studi kelayakan lokasi yang akan digunakan. Kebutuhan lahannya, di kisaran 20 hektare lebih. Syarat utama kelayakan studi lokasi pemindahan itu di antaranya, kondisi geografis, kesesuaian tata ruang, akses, sosial budaya, keamanan, hingga sarana prasarana.

Sementara, Kepala Bappeda Kabupaten Hariyono, mengatakan, lokasi di Mojoanyar masih dalam tahap studi kelayakan. Hasil studi itu nantinya yang akan dijadikan sebagai pijakan. Tahun depan, rencananya baru dilakukan pengadaan lahan dan pembangunan. ’’Untuk studi kelayakannya baru dilakukan di P-APBD ini, pada DPUPR,’’ kata dia ditemui di gedung dewan.

Disinggung terkait lokasi di Mojoanyar, Hariyono menyebutkan itu didapatkan didasarkan kajian awal. Yakni, menggunakan pendekatan skalogram. Yang mana, tindakan analisa kemampuan daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pihaknya juga menekankan dalam rencana relokasi kantor pemkab yang paling dibutuhkan, yakni ketersediaan lahan memadai.

Karena, lahan bagi kantor pemkab cukup besar, mencapai 20 hektare. ’’Yang utama dalam pemilihan lahan itu pada ketersediaan lahan,’’ jawabnya.

Rencana pemindahan kantor pemkab dianggap sebagai kebutuhan. Sebab, posisi kantor bupati dan sejumlah instansi kini berada di luar wilayah administrasi kabupaten. Wabup Pungkasiadi menyebutkan, kantor Pemkab Mojokerto menjadi satu-satu kantor pemerintah kabupaten yang masih di area wilayah kota.

(mj/fen/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia