Selasa, 19 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Eks Kadisperta, Dua Kali Menyandang Status Tersangka

16 Oktober 2019, 07: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Tak sekali ini saja ia menyandang status tersangka. Suliestyawati pernah menyandang status yang sama di tahun 2015 silam.

Tak sekali ini saja ia menyandang status tersangka. Suliestyawati pernah menyandang status yang sama di tahun 2015 silam. (sofan/radarmojokerto.id)

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Munculnya tersangka kasus korupsi proyek pembangunan irigasi air dangkal di Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Mojokerto, tak membuat Kejaksaan Negeri (Kejari) terdiam. Sederet saksi yang telah diperiksa selama proses penyelidikan, bakal menjalani pemeriksaan ulang secara maraton.

Hal itu diungkapkan Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Mojokerto Agus Hariyono, Selasa (15/10). Menurutnya, pemeriksaan saksi akan dilakukan secara maraton untuk mempercepat proses penyidikan. ’’Setelah penetapan tersangka, saksi-saksi itu akan kami periksa ulang,’’ ungkapnya.

Pemeriksaan ulang, kata Agus, disebabkan oleh berubahnya tahapan penyidikan. Jika sebelumnya sebatas saksi, namun kali ini akan menjadi saksi atas tersangka mantan Kepala Disperta Kabupaten Suliestyawati. ’’Saksi akan memberikan keterangan atas kesaksian terhadap tersangka,’’ tambah dia.

Selain saksi mantan kepala disperta, mantan Kasi Intelijen Kejari Pasuruan ini, menambahkan, penyidik juga akan memanggil saksi-saksi lain dari kalangan rekanan. Mereka ini akan diperiksa untuk tersangka lain.

Siapa tersangka lain itu? Agus masih belum menyebutnya secara detail. Hanya saja, dua orang tersangka yang sudah menyebar itu berasal dari kalangan pelaksana proyek. ’’Yang jelas, mereka yang berhubungan langsung dengan PPK. Lha, PPK itu siapa? Semua pasti sudah tahu lah,’’ pungkas dia.

Suliestyawati tak sekali ini saja menyandang status tersangka. Tahun 2015 lalu, status itu sempat disematkan Satreskrim Polres Mojokerto. Sulies dinilai terbukti melakukan korupsi atas proyek pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Kabupaten Mojokerto tahun 2011. Proyek ini sebesar Rp 10 miliar.

Namun, langkah kepolisian kandas di tengah jalan. Di tahun 2016, polisi mendadak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Surat ini dikeluarkan di era kepemimpinan AKBP Budhi Herdi Susianto.

Saat itu, ia beralasan jika munculnya SP3 disebabkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menegaskan tidak munculnya kerugian negara dalam proyek tersebut.

Tiga tahun berselang, Sulistyawati kembali menjadi tersangka atas pembangunan proyek irigasi air dangkal sebesar Rp 4,1 miliar. ia dinilai telah mengkondisikan rekanan untuk menabrak aturan. Akibatnya, keuangan negara dirugikan sebesar Rp 519.716.400.

Besarnya kerugian berasal dari hasil audit independen dan observasi lapangan tim ahli dari ITN Malang. Vitalnya jabatan PPK dalam proyek tersebut, membuat Sulies harus mempertanggung jawabkan di depan hukum.

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia