Selasa, 19 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Politik

Honor Pengawasan Pilbup di Kabupaten Mojokerto Stagnan

15 Oktober 2019, 10: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

jawa pos radar mojokerto

Ketua Bawaslu Kab. Mojokerto saat menerima NPHD dari Wabup Pungkasiadi. (dok/radarmojokerto.id)

BANGSAL, Jawa Pos Radar Mojokerto – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto tak akan menaikkan honor penyelenggara pengawasan dalam momen pemilihan bupati (pilbup) tahun 2020 nanti. Alokasi anggaran yang minim menjadi alasan sangat mendasar munculnya keputusan tersebut.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mojokerto Awan Prihwantomo, mengatakan, honorarium penyelenggara pengawasan tak akan mengalami kenaikan sepeser pun. ’’Dibanding tahun 2018 lalu, saat pemilu, tidak ada perubahan sedikit pun,’’ ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, Senin (14/10).

Menurut dia, perjuangan untuk menaikkan anggaran honorarium, gagal setelah Pemkab Mojokerto hanya mengalokasikan dana pengawasan senilai Rp 11,260 miliar. ’’Sementara, pengajuan bawaslu mencapai Rp 13,5 miliar,’’ jelasnya.

Besaran pengajuan itu, dengan asumsi terjadi kenaikan honor yang cukup rasional. Di antaranya, honor ketua panitia pengawasan tingkat kecamatan yang semula Rp 1,8 juta per bulan, akan mengalami kenaikan sebesar Rp 400 ribu dan menjadi Rp 2,2 juta. Sementara, anggota panwascam, sebanyak 2 orang di tiap kecamatan, akan mendapat honor Rp 1,9 juta dari semula Rp 1,6 juta.

Pun demikian dengan honorarium pengawas TPS. Awan menjelaskan, di momen pemilu April lalu, mereka yang bekerja selama sehari hampir dua hari nonstop tersebut, hanya mendapat honorarium Rp 550 ribu.

Sementara, rencana menaikkan honor sebesar Rp 100 ribu, juga kandas. Tak berubahnya honor untuk para penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa ini, maka kebutuhan dana mencapai Rp 4,1 miliar.

Besaran ini belum termasuk koordinator sekretariat pengawasan di tingkat kecamatan, dan bendahara dengan masing-masing honor mencapai Rp 1.250.000 dan Rp 1.050.000. ’’Makanya, untuk honor sebelum di tingkat kabupaten, sudah tembus Rp 6,2 miliar,’’ tambahnya.

Para penyelenggara pengawasan ini akan bekerja selama 11 bulan. Bawaslu mengagendakan, pelaksanaan rekrutmen tenaga pengawasan November nanti. Ditargetkan, pertengahan Desember, akan dikukuhkan dan mulai bekerja.

Sebelumnya diberitakan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto kebingungan terhadap keputusan pemerintah daerah yang hanya memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 100 juta dari kekurangan senilai Rp 2,5 miliar. Anggaran ini akan dicairkan tahun 2019 dan jauh dari kebutuhan yang mencapai Rp 314 juta.

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia