Selasa, 19 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Izin Camilan Cokelat-Pilus Dicabut

15 Oktober 2019, 08: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Petugas Dinkes Kabupaten Mojokerto menunjukkan sertifikat legalitas produksi home industry cokelat-pilus di Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, yang dicabut, Senin (14/10).

Petugas Dinkes Kabupaten Mojokerto menunjukkan sertifikat legalitas produksi home industry cokelat-pilus di Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, yang dicabut, Senin (14/10). (sofan/radarmojokerto.id)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Berakhir sudah usaha yang digeluti oleh pasangan suami-istri PA dan IDS. Di tengah proses penyelidikan home industry milik mereka oleh Polres Mojokerto, Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat juga mencabut legalitas industri rumah tangga (IRT) yang memproduksi cokelat-pilus, Senin, (14/10).

Dinkes Kabupaten Mojokerto mendatangi gudang sekaligus tempat produksi makanan ringan yang diduga menggunakan bahan baku kedaluwarsa itu. Akan tetapi, petugas dari bidang sumber daya kesehatan (SDK) tersebut gagal untuk mengecek lokasi dan cara pengolahan makanan, lantaran masih disegel oleh aparat kepolisian.

Kabid Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinkes Kabupaten Mojokerto Masud Susanto, mengatakan, alasan pihaknya mendatangi usaha camilan di Dusun Paris RT 01/RW 02, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari itu, lantaran usaha tersebut telah mengantongi sertifikat produksi pangan industri rumahan (SPP-IRT). Bahkan, industri camilan rumahan tersebut tercatat sudah berjalan sejak lebih dari tiga tahun lalu. ”Masa berlaku sebenarnya sampai April 2021,” terangnya.

Namun, setelah mengorek keterangan dari IDP selaku penanggung jawab dari usaha yang bernama resmi Yovi Snack itu, dinkes kemudian memutuskan untuk langsung melakukan pencabutan SPP-IRT. Pasalnya, sebut Masud, pemilik dinilai telah menyalahgunakan perizinan yang dikeluarkan sejak Maret 2016 lalu tersebut.

Dalam sertifikat izin bernomor P-IRT 5103516010651-21 diperuntukkan untuk jenis produk cokelat. ”Dan, kenyataannya juga ada (produk) pilus, jadi langsung kita cabut. Karena sudah tidak sesuai dengan bahan yang pertama diajukan,” ujarnya. Tidak hanya itu, dari pengakuan pemilik, nomor P-IRT jenis cokelat itu juga digunakan dalam label kemasan pilus cap Kuda Emas Terbang. Masud menyatakan, cara tersebut dilakukan untuk meyakinkan konsumen, bahwa produk makanan ringan tersebut telah memiliki izin resmi. ”Jadi, itu sudah melanggar dan kita cabut. Karena dalam undang-undang pangan kan tidak bisa seperti itu,” tandasnya.

Di sisi lain, pemilik Yovi Snack juga diketahui sebagai penyuplai bahan baku pilus yang disetor ke home industry lain di Dusun Manukan, Desa Balongmasin, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Dari pantauan Jawa Pos Radar Mojokerto kemarin, lokasi tersebut sampai saat ini juga masih terpasang garis polisi.

Oleh karena itu, dia memastikan jika nomor izin yang telah dicabut sudah dicoret secara permanen, sehingga tidak bisa lagi dipergunakan kembali. Disinggung terkait dugaan adanya penyaduran bahan baku expired dalam proses produksi cokelat maupun pilus, Masud mengaku menyerahkannya sepenuhnya kepada proses penyelidikan dari kepolisian yang masih berjalan.

Menurutnya, kewenangan dari dinkes tidak lebih dari segi pengawasan, penyuluhan, sampai dengan penerbitan izin SPP-PIRT. ”Karena ini sudah masuk ranah polisi, jadi ya kita menunggu. Tapi, kalau makai (nomor P-IRT) ini sudah tidak bisa lagi,” tandasnya.

Dia menambahkan, saat proses pengajuan awal, pihaknya melakukan sejumlah rangkaian sebelum dikeluarkannya izin. Di antaranya dengan melakukan tahap pendaftaran, pemeriksaan laboratorium terhadap bahan baku yang digunakan, penyuluhan, serta pembinaan.

Masud menegaskan, pada tahap awal tersebut tidak ditemukan bahan yang mengarah tidak layak konsumsi maupun kedaluwarsa. ”Tidak ada masalah, hasilnya bagus labnya. Kalau memang mencurigai, kita tidak mungkin akan mengeluarkan (izin),” imbuhnya.

Hanya saja, diakui jika pembinaan rutin belum bisa maksimal karena keterbatasan petugas di lapangan. Terlebih, berdasarkan data Dinkes Kabupaten Mojokerto, setidaknya terdapat 1.020 lebih SPP-IRT yang diterbitkan hingga pertengahan Oktober ini. Setiap tahun, rata-rata terdapat 120 izin baru yang diberikan kepada pelaku home industry. ”Tiap lima tahun izin harus diperbarui lagi. Jadi, harus uji lab lagi, hasil itu yang kita jadikan dasar untuk penerbitan,” tandasnya. Sebagaimana diketahui, Satreskrim Polres Mojokerto telah membongkar praktik curang pengelolaan makanan ringan jenis cokelat dan pilus di sebuah rumah di Dusun Manukan, Desa Balongmasin, Kecamatan Pungging. Pengemasan ulang camilan ini diduga dilakukan dengan menyadur bahan baku dengan produk sejenis yang melewati expired date.

Produksi itu dilakukan dalam garasi rumah milik MJ, warga setempat. Dalam penggerebekan, polisi menyita puluhan karung jajan cokelat-pilus diduga kedaluwarsa. Korps Bhayangkara juga menyita sebuah kompor dan wajan penggorengan yang digunakan untuk mengeraskan kembali camilan yang sudah tak layak konsumsi. Tak hanya itu, satu unit mobil pikap Daihatsu Gran Max Nopol S 9197 NB diduga sebagai alat trasportasi dalam melancarkan bisnis bermasalah tersebut juga dimamankan.

Polisi turut menyita mesin adonan yang belakangan ini digunakan untuk mencampur bumbu pilus dan tiga tong cokelat yang sudah dicampur dengan wafer. Di lokasi terpisah, polisi juga menemukan sebuah gudang dan tempat produksi di Dusun Paris, Kecamatan Seduri, Kecamatan Mojosari. Tempat milik PA dan IDS ini merupakan pemasok utama pembuatan snack cokelat-pilus. Dalam rangka penyelidikan, kedua lokasi tersebut kini masih terpasang garis polisi. 

(mj/ram/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia