Selasa, 19 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Menang di Tingkat PK, Dewan Minta Pemda Tak Diam

11 Oktober 2019, 09: 05: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Teguh Gunarko langsung memeluk isterinya, Devi Ade Agustin, sesaat usai keluar dari pintu Lapas kelas II B Mojokerto. Ia telah ditahan sejak 6 Maret 2019 lalu. Kini, ia bebas setelah PK dikabulkan.

Teguh Gunarko langsung memeluk isterinya, Devi Ade Agustin, sesaat usai keluar dari pintu Lapas kelas II B Mojokerto. Ia telah ditahan sejak 6 Maret 2019 lalu. Kini, ia bebas setelah PK dikabulkan. (sofankurniawan/radarmojokerto.id)

MOJOKERTO, Jawa Pos Radar Mojokerto- Pemkab Mojokerto diminta harus segera bertindak atas turunnya putusan PK mantan Kabag Keuangan Setdakab Mojokerto, Teguh Gunarko. Jika tidak, berbagai persoalan ASN justru akan menumpuk, dan pekerjaan tak kunjung dirampungkan.

Hal itu ditegaskan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Mojokerto Kusairin, Kamis (10/10) malam. Menurutnya, pemda harus segera melangkah setelah turunnya salinan yang membebaskan Teguh Gunarko dari semua tuntutan itu. apalagi, saat ini Teguh telah diberhentikan sebagai seorang PNS.

’’Lakukan konsultasi dan koordinasi ke Kemen PAN-RB. Itu sangat penting,’’ ujarnya. Ketua Badan Pembuatan Perda DPRD Kabupaten Mojokerto ini, menambahkan, ia tak ingin pemda hanya diam seperti saat menerima hasil audit Komisi ASN beberapa waktu lalu. Sebanyak delapan nama yang direkomendasikan agar dikembalikan ke jabatan semula atau setara, justru diabaikan.

Mereka adalah Yo’ie Afrida yang kini menjabat sekretaris Bakesbang, mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Noerhono, kini berdinas di kantor Dinas Perdagangan Kota Mojokerto, Camat Mojoanyar Dwi Yatno, sekcam Jatirejo R. Indra Mutiyoso, sekretaris Dinsos Heriwanto, mantan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Sunoto, dan Camat Kutorejo Bejo.

’’Jangan sampai seperti itu. Pemda tidak ada keberanian dan kemauan untuk menjalani perintah KASN,’’ beber Kusairin. Politisi PPP ini menilai, pemda harusnya mengaca Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam aturan itu, ditegaskan sangat detail atas proses pengangkatan hingga pemberherhentian seorang ASN. ’’Kalau Teguh Gunarko diputus pengadilan tidak bersalah, tentu harus dihormati dan ditaati putusan itu,’’ pungkas Kusairin.

Sementara, Kabag Humas Pemkab Mojokerto Alfiyah Ernawati mengaku pemda belum menerima salinan putusan atau petunjuk apa pun atas putusan tersebut. ’’Yang pasti, pemda selalu menghormati proses hukum. Apa pun putusan pengadilan, akan dijalankan,’’ katanya.

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia