Selasa, 19 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Kalah di Tingkat PK, Kejari Legawa dan Hormati Putusan PK

11 Oktober 2019, 08: 15: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Kajari Mojokerto Rudy Hartono memastikan jaksa akan legawa dan menghormati putusan pengadilan.

Kajari Mojokerto Rudy Hartono memastikan jaksa akan legawa dan menghormati putusan pengadilan. (imronarlado/radarmojokerto.id)

MOJOKERTO, Jawa Pos Radar Mojokerto- Bebasnya Teguh Gunarko dari tuduhan korupsi dana honorarium tahun 2011 silam, tak membuat Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto gerah. Korps Adhyaksa memastikan ini memastikan legawa dan menerima putusan tersebut.

’’Teman-teman jaksa juga harus menerima. Kita semua harus legawa,’’ ungkap Kajari Kabupaten Mojokerto Rudy Hartono, Rabu (10/10). Dengan putusan PK ini, kata Rudy, jaksa tak bisa melakukan upaya hukum lanjutan. Tak ada PK di atas PK. Dan, bebasnya Teguh harus dihargai semua orang.

’’Berarti, terdakwa ini bisa membuktikan jika dirinya tidak bersalah. Makanya bisa diputus bebas,’’ bebernya. Mantan Kajari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat ini mengaku ia baru mendapat petikan putusan Rabu siang. Dan, kejari langsung mengeluarkan  surat perintah pembebasan Teguh dari Lapas Kelas II-B Mojokerto. ’’Semua yang sudah diputus pengadilan, akan kita jalankan. Termasuk segera mengeluarkan terpidana dari tahanan,’’ tambah dia.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Mojokerto Agus Hariyono, menambahkan, PK hanya menjadi hak terpidana. Dan, itu pun hanya boleh diajukan satu kali. Ia pun mengutip Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang PK hanya satu kali. SEMA ini sekaligus mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah membatalkan pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan PK hanya sekali. ’’Ya sudah. Putusan pengadilan harus kita hormati,’’ jelas dia.

Meski memastikan Teguh dinyatakan bersih dari segala tuntutan, namun kejari akan mempelajari hak-hak yang akan diterima. Semisal, terkait dengan pemulihan nama baik dan hak lainnya. ’’Soal itu, kita lihat saja nanti di salinan putusan. Karena, kita hanya menerima petikan putusan. Sehingga, masih tidak lengkap,’’ beber Agus.

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia