Selasa, 19 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Pelaku Pelanggar Pilkades, Bisa Langsung Ditangkap Polisi

10 Oktober 2019, 08: 35: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Calon kepala desa pada pilkades serentak 2019 mengikuti ikrar damai yang digelar di Pendapa Graha Majatama Pemkab Mojokerto, Rabu (9/10).

Calon kepala desa pada pilkades serentak 2019 mengikuti ikrar damai yang digelar di Pendapa Graha Majatama Pemkab Mojokerto, Rabu (9/10). (faris/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Aparat keamanan tak akan tinggal diam dalam mengatasi persoalan horizontal yang muncul atas situasi politik dalam pilkades serentak 2019 kali ini.

Meski telah memaksimalkan personel di setiap desa, tak menutup kemungkinan beragam persoalan muncul di tengah-tengah masyarakat. Utamanya, di saat masa kampanye terbuka yang dimulai 17 sampai 19 Oktober besok. Di mana, empat bentuk tindak kejahatan politik dipetakan sebagai yang paling rawan memicu konflik sosial.

Kapolres Mojokerto AKBP Setyo Koes Heriyatno, menjelaskan, peluang kecurangan atau kejahatan politik bisa muncul kapan saja di tengah-tengah masyarakat.

Termasuk di saat masa kampanye pilkades saat ini, yang berpeluang muncul ancaman tindak kecurangan dan kejahatan politik. Seperti, pemalsuan dokumen, pencemaran nama baik, penipuan hingga cyber crime atau penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik (ITE).

’’Permasalahan di masyarakat kan banyak sekali. Mungkin empat hal itu yang kita antisipasi untuk sementara ini,’’ tuturnya, Rabu (9/10).

Untuk itu, pihaknya kini telah membentuk tim Satgas Hukum yang bertugas mengawasi sekaligus menindak kejahatan yang timbul atas situasi pilkades.

Bahkan, keberadaan satgas tanpa dibarengi lembaga identifikasi layaknya Bawaslu dalam pilkada atau pemilu. Tapi, langsung ditangani pihak kepolisian sesuai dengan hasil temuan di lapangan maupun laporan dari masyarakat.

’’Jadi, ketika ada temuan, langsung kita proses. Karena dasar hukum dan aturan pilkades berbeda dengan pemilu atau pilkada,’’ ujarnya.

Pun demikian saat hari H pencoblosan tanggal 23 Oktober mendatang yang juga ditengarai muncul banyak persoalan lain. Seperti politik uang (money politics) maupun perjudian. Di mana, berdasarkan pengalaman dan budaya pilkades sebelum-sebelumnya, dua jenis tindak kecurangan dan kejahatan itu cukup marak, bahkan sulit diidentifikasi langsung.

Untuk itu, pihaknya tak segan menurunkan langsung petugas ke setiap TPS (tempat pemungutan suara), baik untuk menjaga kondusifitas pemilihan maupun mengawasi keberadaan tindak kriminalitas lainnya. ’’Malah ada tim cyber crime yang mengontrol isu-isu di medsos (media sosial). Jumlah petugas di TPS tergantung dari DPT-nya,’’ terangnya.

Di pilkades serentak periode ketiga ini, setidaknya terdapat 721 cakades yang tersebar di 251 desa di 18 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto. Mereka bakal dipilih oleh 676.517 pemilih yang masuk dalam DPT (daftar pemilih tetap), dan tersebar di 252 TPS. Kemarin (9/10), 721 cakades diminta mengucapkan ikrar damai selama masa kampanye dan coblosan, yang berlangsung di Pendapa Graha Majatama (GMT) Pemkab Mojokerto.

Termasuk pernyataan siap kalah dan siap menang demi menghindari segala bentuk benturan sosial di masyarakat, khususnya antara sesama pendukung cakades. ’’Lihat dari pernyataan tadi (ikrar damai, Red), saya kira semuanya kondusif. Kalau untuk pemetaan wilayah rawan konflik, saya kira tidak ada,’’ tandas Setyo.

(mj/far/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia