Senin, 21 Oct 2019
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Usut Korupsi Proyek Irigasi, Kajari Pastikan Tak Satu Nama Tersangka

09 Oktober 2019, 21: 12: 12 WIB | editor : Imron Arlado

Kajari Kabupaten Mojokerto Rudy Hartono memastikan tak hanya satu tersangka dalam kasus korupsi yang ditanganinya.

Kajari Kabupaten Mojokerto Rudy Hartono memastikan tak hanya satu tersangka dalam kasus korupsi yang ditanganinya. (dok/radarmojokerto.id)

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto tak kunjung merampungkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek irigasi air dangkal di Dinas Pertanian (Disperta). Meski begitu, korps Adhyaksa memastikan, jumlah tersangka dalam kasus ini lebih dari satu orang.

Kajari Kabupaten Mojokerto Rudy Hartono, mengatakan, kasus korupsi yang tengah ditanganinya tersebut, dipastikan tak menyeret satu tersangka. ’’Satu poin, tidak mungkin sendiri. Karena korupsi, tidak mungkin sendiri’’ ungkapnya.

Rudy menambahkan, prinsip penanganan kasus korupsi sangat sederhana. Melakukan pembiaran saja, sudah bisa bisa dijerat. ’’Seharusnya bisa mencegah, tapi dibiarkan. Itu pidana juga,’’ jelasnya.

Lalu, siapa saja yang bakal terseret dalam kubangan kasus ini? Mantan Kajari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat ini, memastikan, penetapan tersangka merupakan kewenangan penyidik secara utuh.

Namun, untuk menetapkan tersangka, akan ditentukan melalui ekspose perkara yang dilakukan seluruh penyidik yang terlibat. ’’ Saat ini, saya tunggu penyidik untuk ekspose,’’ imbuh dia.

Ia memastikan tak ada kendala yang mengganjal dalam proses penyidikan. Tetapi, ia terus menekan para penyidiknya untuk menjalankan tugas secara fair. ’’Sampai sekarang masih belum gelar perkara. Saya mau ini benar-benar fair. Tidak ada tumpangan,’’ jelas Rudy.

Proses penanganan kasus dugaan korupsi atas proyek tahun 2016 silam, kata Rudy, memang berlangsung cukup panjang. Mulai dari Pulbaket yang dilakukan seksi intelijen, lalu diserahkan ke seksi pidana khusus.

Setelah itu, Rudy langsung menandatangani surat penyelidikan. ’’Dan, setelah itu ada ekspose lalu penyidikan. Biarkan ini berjalan fair. Tidak ada dugaan tebang pilih,’’ pungkas dia.

Untuk menyelesaikan kasus ini, dibutuhkan proses. Dan, ia membantah telah kesulitan yang berarti untuk membongkar kasus tersebut.

Sebelumnya diketahui, kejari menemukan indikasi korupsi di tubuh Disperta Kabupaten Mojokerto. Pada 22 Juli lalu, penyidik meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan naiknya status tersebut, maka proses pemeriksaan dan perburuan alat bukti kian intensif. 

Terakhir, penyidik melakukan penggeledahan kantor Disperta di Jalan RA Basuni, Desa/Kecamatan Sooko. Di sana, penyidik menyita tiga kardus berkas yang berkaitan dengan proyek sebanyak 5 paket dengan 38 kegiatan itu. Penggeledahan kemudian dilanjutkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKA).

Meski telah melakukan penggeledahan, namun langkah penyidik kejari tak juga berujung. Pemeriksaan pun kian mengerucut. Di tengah proses penyidikan ini, kadisperta mendadak mengajukan pengunduran diri dari jabatan sebagai kepala dinas. Kabar beredar, Sulies begitu Suliestywati disapa, sudah berpamitan dengan para staf dan pejabat di lingkungan disperta.

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia