Selasa, 19 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Jamaah Umrah di Kabupaten Mencapai 5 Ribu Orang Per Tahun

09 Oktober 2019, 08: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jamaah umrah asal KBIH Annamiroh, Mojokerto.

Jamaah umrah asal KBIH Annamiroh, Mojokerto. (dok/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Regulasi porsi dalam praktik ibadah umrah benar-benar tak bisa dielakkan. Dalam waktu dekat, pemerintah bakal menggulirkan aturan ketat di setiap perjalanan ibadah umrah lewat sistem terintegrasi, seperti halnya ibadah haji.

Selain untuk memberikan perlindungan terhadap jamaah, cara tersebut juga mengatur ritme keberangkatan ibadah di Tanah Suci ini yang peminatnya terus meningkat setiap tahun. Bahkan, bisa mencapai lima kali lipat dari jumlah jamaah haji.

’’Kalau mengindentifikasi satu per satu memang tidak bisa. Tapi, kalau berdasarkan informasi dari travel, ditotal bisa mencapai 5 ribu lebih per tahun. Atau lima kali lipat dari haji,’’ ungkap Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Kabupaten Mojokerto Mukti Ali, Selasa (8/10).

Ia tak mengelak akan kehadiran sistem perjalanan umrah yang bakal segera diluncurkan. Hal itu tak lepas dari terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, April lalu.

Di mana, pemerintah wajib mengawasi mekanisme pelaksanaan umrah. Mulai dari persiapan, keberangkatan, hingga kepulangan jamaah dari Tanah Suci.

Yakni, dengan membentuk regulasi melalui sistem komputerisasi pengelolan terpadu umrah (Siskopatuh). Di mana, dalam sistem itu nanti, jamaah atau travel wajib setor uang panjar sebesar Rp 20 juta untuk bisa mendapatkan porsi keberangkatan. Nominal sebesar itu sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Artinya, akan ada sistem waiting list atau daftar tunggu keberangkatan yang bakal terjadi seperti halnya ibadah haji.

’’Nilai Rp 20 juta itu acuan standar minimal pelayanan umrah. Jika kurang dari nominal itu, ya diragukan sistem pelayanannya. Ujung-ujungnya akan terjadi penelantaran, seperti halnya yang terjadi pada jamaah umrah KH Masrihan Asyari pada tahun 2014 lalu,’’ tambahnya.

Dalam praktiknya, di Kabupaten Mojokerto, jumlah travel yang resmi mendapatkan izin usaha dan operasional sebanyak dua unit. Yakni, Azzam Tour (di bawah naungan KBIH Aluwiyah) beralamat di Desa Modopuro, dan KBIH An Namiroh berlokasi di Desa Menanggal, Kecamatan Mojosari. Keduanya mampu memberangkatkan seratusan lebih jamaah umrah setiap bulannya.

Ditanya tentang jamaah lain yang jumlahnya tercatat sampai ribuan, Mukti menjawab, jamaah rata-rata diakomodir oleh KBIH (kelompok bimbingan ibadah haji). Di mana, KBIH yang tak memiliki lisensi operasional umrah memilih mensubkan jamaahnya kepada travel yang memiliki izin.

Atau KBIH justru menjadi kaki tangan travel luar kota dalam menggaet sebanyak mungkin jamaah umrah asal Kabupaten Mojokerto. Kata Mukti Ali, praktik tersebut dianggap sah, asal ada kejelasan sistem pelayanan dan fasilitas yang diberikan. ’’Nggak ada masalah. Asalkan syaratnya terpenuhi semua. Termasuk rekomendasi pengurusan paspor dari kemenag yang wajib disertakan,’’ ujar mantan Kepala KUA Gedeg ini.

Tak hanya di kabupaten, praktik penawaran perjalanan ibadah umrah di Kota Mojokerto juga tergolong tinggi jika dibandingkan dengan haji. Di mana, setiap bulan ada 20-an jamaah yang menunaikan haji kecil.

Rata-rata mereka diakomodir oleh travel luar kota, seperti Surabaya, Sidoarjo, Jogjakarta, hingga Jakarta, yang membuka cabang di Kota Onde-Onde.

Sementara travel asli kota yang berizin resmi, hanya ada satu unit saja, yakni KBIH Al Multazam. ’’Kebanyakan memang diakomodir travel luar kota. Karena travel yang resmi dari Kota Mojokerto hanya ada satu travel saja. Termasuk juga KBIH yang hanya ada satu yang punya izin resmi,’’ tambah Kasi PHU Kemenag Kota Mojokerto Bambang Sunaryadi.

(mj/far/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia