Senin, 21 Oct 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Wajib Setor Panjar Porsi Rp 20 Juta, Kemenag Tunggu Aturan Baru Umrah

08 Oktober 2019, 08: 20: 59 WIB | editor : Imron Arlado

ilustrasi

ilustrasi

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Aturan ketat mulai diterapkan Kementerian Agama (Kemenag) terhadap pelaksanaan ibadah umrah. Perjalanan haji kecil itu dalam waktu dekat bakal diatur seperti haji. Yakni, lewat sistem porsi. Calon jamaah dan travel umrah wajib setor biaya perjalanan ibadah umrah (BPIU) lebih dulu untuk mendapat porsi keberangkatan.

Selain untuk mengatur tingginya permintaan ibadah umrah, cara tersebut juga untuk meminimalisir tindak penipuan dan penelantaran jamaah. Seperti kasus yang pernah terjadi. Tak tanggung-tanggung, uang panjar yang wajib disetor travel atau calon jamaah untuk bisa mendapatkan porsi umrah sebesar Rp 20 juta. Atau hampir setara dengan nominal porsi haji sebesar Rp 25 juta.

Dikonfirmasi perihal tersbeut, Kasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Kota Mojokerto, Bambang Sunariyadi, mengaku, baru sebatas usulan. Sampai saat ini, mekanisme BPIU masih dalam tahap penggodogan sebelum diterapkan. ’’Ya memang ada informasi itu (porsi umrah). Tapi masih belum diterapkan. Belum ada kelanjutan bagaimana aturannya,’’ tuturnya.

Jika memang benar diterapkan, maka akan ada lembaga dan sistem tersendiri yang akan menangani pelaksanaan umrah. Seperti halnya haji yang dinakhodai langsung oleh tim siskohat (sistem komputerisasi haji terpadu). Pihaknya juga mengakui, selama ini kemenag tidak mengatur langsung tata cara pelaksanaan ibadah umrah. Semuanya diserahkan langsung kepada travel atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang menghimpun jamaah.

Kemenag hanya mengatur penerbitan rekomendasi keberangkatan bagi jamaah. Rekomendasi itu dibuat untuk mendeteksi proses perjalanan jamaah. Apakah sesuai dengan pelayanan yang dijanjikan travel. Nah, jika memang sistem porsi nanti benar-benar diterapkan, maka kemenag bisa mendeteksi lebih jauh. Termasuk bagaimana proses persiapan hingga pelayanan yang diterima jamaaah selama di Tanah Suci.

Mulai dari pengurusan visa, maskapai penerbangan yang dipakai, fasilitas hotel yang ditinggali, hingga katering. Semuanya bisa dipantau sesuai dengan harga yang diberikan. ’’Tujuannya untuk memantau fasilitas yang diberikan travel ke jamaah. Apakah sesuai dengan yang dijanjikan,’’ tambahnya.

Pun demikian dengan besaran Rp 20 juta yang dipatok. Nominal sebanyak itu dinilai sebagai biaya paling minimal di setiap perjalanan ibadah umrah. Artinya, jika terdapat travel yang menawarkan nominal di bawahnya, maka diragukan fasilitasnya. Hal inilah yang dinilai bisa memicu munculnya tindak penipuan yang berujung pada penelantaran jamaah umrah. ’’Misal ada yang menawarkan Rp 18 juta, sudah pasti diragukan. Rp 20 juta itu sudah pas untuk empat item pelayanan. Mulai dari penerbangan, makan-minum, penginapan dan visa,’’ imbuh Bambang.

Di Kota Mojokerto sendiri, rata-rata terdapat 10 jamaah yang melaksanakan umrah setiap bulannya. Yang paling banyak ketika menginjak bulan Maulid dan Ramadan dalam penanggalan Islam. Dengan sebagian besar travel yang dipilih berasal dari Surabaya, Sidoarjo, hingga Jogjakarta. ’’Kalau di wilayah kota sendiri hanya ada satu travel umrah yang terdaftar resmi. Selebihnya ya dari Surabaya, sampai Jakarta,’’ pungkasnya.

(mj/far/ron/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia