Senin, 21 Oct 2019
radarmojokerto
icon featured
Politik

Pertanyakan Kekosongan Kursi Wabup, DPRD Beranjak ke Kemendagri

03 Oktober 2019, 20: 05: 54 WIB | editor : Imron Arlado

Proses hukum kasus korupsi yang mendera bupati non aktif Mustofa Kamal Pasa telah dinyatakan rampung, awal Juli lalu.

Proses hukum kasus korupsi yang mendera bupati non aktif Mustofa Kamal Pasa telah dinyatakan rampung, awal Juli lalu. (nadzir/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto - DPRD Kabupaten Mojokerto tak tinggal diam dalam menyikapi berakhirnya proses hukum yang ditempuh bupati nonaktif, Mustofa Kamal Pasa (MKP). Senin (7/10), legislator daerah ini bakal melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Subandi. Menurutnya, konsultasi ke Kemendagri ini untuk mempertanyakan proses peningkatan status dari nonaktif menjadi bupati yang diberhentikan. Selain itu, kata dia, yang cukup penting untuk dipertegas dalam pertemuan nanti, yakni kekosongan kursi wakil bupati. ’’Apakah masih perlu dilakukan pengisian atau tidak,’’ jelasnya.

Kepastian itu dibutuhkan lantaran munculnya surat dari Pengadilan Tipikor, Surabaya, tentang status perkara MKP yang telah inkracht sejak awal Juli lalu. ’’Apakah dihitung sejak inkracht atau sejak naiknya wabup ini menjadi bupati,’’ tambah politisi Golkar ini. Jika dihitung sejak kasus yang menimpa MKP dinyatakan inkracht, maka sisa masa jabatan masih mencapai 19 bulan. Sementara, jika dihitung sejak kekosongan kursi wabup, maka hanya tersisa 16 bulan.

Sementara itu, Kabag Administrasi Pemerintahan Setdakab Mojokerto Rahmat Suhariyono, mengatakan, proses perhitungan sisa masa jabatan wabup, dimulai sejak terjadinya kekosongan. Ia pun mengutip pasal 176 UU 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Di ayat 4 diterangkan, pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan, terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut. ’’Nah, kalau status wabup naik menjadi bupati,  sejak itulah kekosongan itu dihitung,’’ tandasnya singkat.

Sebelumnya, Pemkab Mojokerto telah menerima salinan putusan perkara yang membelit MKP akhir pekan lalu. Tak butuh waktu lama. Pemda melakukan konsultasi ke Gubernur Jatim dan Kemendagri. Konsultasi dimaksudkan untuk mempertegas sikap Kemendagri yang seharusnya segera memberhentikan MKP secara tetap dari status sebelumnya yang hanya nonaktif. Di samping itu, sempat mencuat wacana pengisian kursi wabup setelah MKP tersandung kasus suap izin tower senilai Rp 2,75 miliar. Sejumlah nama pun muncul sebagai kandidat wabup jika Pungkasiadi diangkat sebagai bupati. Di antaranya, Ikfina Kamal Pasa, istri MKP, politisi Golkar Yusuf Husni hingga Winajat.

Namun, wacana itu meredam akibat proses persidangan kasus MKP yang berlarut-larut dan tak menemukan kepastian. Termasuk upaya banding dan kasasi yang otomatis menunda pemberhentian tetap MKP dari jabatan bupati.

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia