Selasa, 19 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Sikapi Polemik Tarikan Sekolah, Komnasdik Turun Tangan

02 Oktober 2019, 09: 20: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Anggota DPRD Kota Mojokerto, Mulyadi tengah berbincang usai melakukan hearing dengan Kasek SMAN 2 Kota Mojokerto.

Anggota DPRD Kota Mojokerto, Mulyadi tengah berbincang usai melakukan hearing dengan Kasek SMAN 2 Kota Mojokerto. (fendi/radarmojokerto.id)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto - Sejumlah wali murid SMA N 2 Kota dan Komisi Nasional Pendidikan (Komnasdik) mendatangi gedung DPRD Kota, Selasa (1/10). Menyusul, mencuatnya polemik tarikan uang gedung dan komputer.

Rombongan wali murid ditemani Komnasdik datang sekitar pukul 11.00. Mereka langsung diterima kalangan dewan. Sejurus kemudian, masuk dalam ruangan Komisi III yang membidangi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat (kesra).

Sekira 1,5 jam kemudian, pertemuan yang berlangsung tertutup itu disudahi. Salah satu wali murid yang enggan namanya dikorankan mengadu ke dewan lantaran keberatan adanya tarikan uang komputer. ’’Ketika kelas XI ditarik uang untuk pengadaan komputer. Lalu, kelas XII sekarang ini ditarik lagi untuk komputer,’’ ujar dia.

Wali murid lainnya, mengatakan, tarikan uang gedung juga dilakukan sekolah. Pihaknya mengaku keberatan adanya uang untuk pembangunan gedung tersebut. ’’Untuk kelas X dan kelas XI untuk dua lokal. Sedang kelas XII untuk bantuan 50 unit laptop,’’ sambung pria berbaju batik ini.

Anggota Komnasdik Cabang Mojokerto, Ery Prayogo, mengimbau agar sekolah menghentikan segala tarikan kepada wali murid. Penggalangan dana yang dilakukan, menurut dia, dapat menyalahi ketentuan dan aturan yang berlaku. ’’Sebaiknya dihentikan terlebih dahulu. Karena, untuk kebutuhan pembangunan fisik harusnya tak mengambil dari wali murid,’’ ujar dia.

Ditambahkannya, sumber pendanaan SMA dan SMK bisa berasal dari BOS, biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan, pungutan, dan sumbangan/bantuan. ’’Untuk pungutan dan sumbangan/bantuan itu komite sekolah perlu melakukan konsultasi atas kebijakan daerah. Apakah dilarang atau masih dapat dilakukan?’’ cetus dia.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota, Agus Wahyudi, mengatakan, terbuka menerima keluhan/aspirasi atas pelayanan di bidang pendidikan dari masyarakat Kota Mojokerto. Termasuk, para wali murid asal sekolah menengah atas. ’’Meski SMA/sederajat itu kewenangan Pemprov Jatim, tapi lokasi dan siswanya dari Kota Mojokerto. Jadi, kami terbuka apabila ada yang ingin menyampaikan aspirasi ke dewan,’’ kata dia.

Disinggung terkait polemik tarikan uang gedung dan komputer di SMA N 2 Kota Mojokerto, Agus mengaku, sudah menyerap aspirasi wali murid. Dan juga, rekomendasi dari Komnasdik Kota Mojokerto. ’’Sudah kami terima. Yang jelas perlu klarifikasi dari pihak-pihak terkait lainnya. Seperti dari Dinas Pendidikan Provinsi,’’ jawab dia.

Diketahui sebelumnya, praktik tarikan uang berdalih pembangunan gedung di sekolah menengah tingkat atas menuai keluh kesah masyarakat. Satu sebab di antaranya lantaran besaran tarikan yang mencapai Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta per wali murid. Demikian terungkap ketika salah satu wali murid dari salah satu SMA Negeri di Kota Mojokerto mengeluhkan praktik demikian ke telinga dewan.

(mj/fen/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia