Senin, 21 Oct 2019
radarmojokerto
icon featured
Politik
Pilkada Serentak 2020

Diteken Rp 11 Miliar, Anggaran Bawaslu Masih Minus Rp 2,5 Miliar

01 Oktober 2019, 08: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fakhrudin Asyat menyebut kekurangan anggaran pengawasan selama Pilbup, sebesar Rp 2,5 miliar.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fakhrudin Asyat menyebut kekurangan anggaran pengawasan selama Pilbup, sebesar Rp 2,5 miliar. (dok/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto bakal mengalami kekurangan anggaran hingga Rp 2,5 miliar dalam perhelatan Pilbup 2020 nanti. Potensi kekurangan ini menyusul sikap pemda yang keukeuh mengalokasikan anggaran senilai Rp 11 miliar saja.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fakhrudin Asyat, mengatakan, pemda hanya mengalokasikan Rp 11 miliar dari pengajuan anggaran Rp 20 miliar, dinilai tanpa perhitungan matang. ’’Kita sudah menghitung. Kalau hanya dialokasikan segitu, tentu kami masih minus Rp 2,5 miliar,’’ ungkapnya.

Aris menegaskan, kekurangan sebesar itu sudah melalui proses perhitungan yang matang. Di antaranya, karena pertimbangan turunnya regulasi baru yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI. ’’Di surat edaran terbaru itu, terjadi kenaikan honorarium di semua lini,’’ ungkapnya.

Ia mencontohkan, honorarium ketua panitia pengawasan tingkat kecamatan yang semula Rp 1,8 juta per bulan, kini mengalami kenaikan hingga Rp 2,2 juta. Sementara, anggota panwascam, sebanyak 2 orang, harus mendapat honorarium Rp 1,9 juta dari semula Rp 1,6 juta.

Sementara, honorarium pengawas TPS juga mengalami kenaikan. Di momen pemilu April lalu, mereka yang bekerja selama sehari itu, hanya mendapat honorarium Rp 550 ribu. Sedangkan, saat ini mengalami kenaikan Rp 100 ribu plus tambahan uang makan dengan asumsi tiga kali dengan total Rp 150 ribu.

Untuk tingkatan pengawas TPS saja, Bawaslu menghitung, telah menghabiskan anggaran total Rp 1,4 miliar. Aris menuturkan, dengan kenaikan honorarium di Bawaslu, maka tingkat kebutuhan juga mengalami lonjakan. Ia menyebut, besaran honorarium selama pilkada berlangsung mencapai Rp 7,5 miliar.

Angka ini masih belum termasuk berbagai bimbingan teknis (bimtek) yang seringkali harus diikuti para pengawas di berbagai tingkatan. ’’Bimtek wajib diselenggarakan. Dan, itu harus dilakukan tiap tahapan pilkada,’’ tambah dia.

Rencananya, pagi ini, Bawaslu melakukan penanda tanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) di Pemkab Mojokerto. Aris menyebut, Bawaslu akan menolak hibah yang hanya Rp 11 miliar tersebut. ’’Saya berharap, pemda lebih bijak. Kalau sampai terjadi kekurangan, kemana kami akan melangkah,’’ jelasnya.

Selain Bawaslu, NPHD juga akan dilakukan KPU. Di waktu yang sama, KPU akan menerima ploting anggaran hingga Rp 52,3 miliar. Anggaran ini hanya mengalami penurunan sekitar Rp 300 juta dari pengajuan Rp Rp 52,5 miliar.

Perlu diketahui, tahun 2015 lalu, pemkab mengalokasikan anggaran pilbup untuk Bawaslu sebesar Rp 5 miliar. Rendahnya anggaran ini lantaran besaran honorarium yang masih minim, dan nihil berbagai perangkat pengawasan.

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia