Selasa, 19 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Tunggu Restu Presiden Untuk Bangun Tol Mojokerto-Gempol

01 Oktober 2019, 09: 50: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Ratusan kendaraan memadati Jalan Raya Kenanten, Kabupaten Mojokerto. Kemacetan yang kerap terjadi di simpang lima Bypass tersebut bisa teratasi dengan pembangunan tol Mojokerto-Gempol.

Ratusan kendaraan memadati Jalan Raya Kenanten, Kabupaten Mojokerto. Kemacetan yang kerap terjadi di simpang lima Bypass tersebut bisa teratasi dengan pembangunan tol Mojokerto-Gempol. (sofan/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pembangunan ruas tol baru, Mojokerto-Gempol yang diusulkan sejak 2017 lalu memunculkan sinyal kuat. Ruas tol yang berfungsi mengurai kemacetan di sepanjang bypass Mojokerto, Mojosari, dan Ngoro itu menunjukkan tanda-tanda persetujuan dari pemerintah pusat sebagai pembangunan prioritas di tahun depan.

Bahkan, ruas tol sepanjang 32 kilometer (km) itu tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah semua berkas dokumen lengkap.

Kini, pemkab bersama konsorsium pengerjaan diminta untuk mengkaji dan memfasilitasi kebutuhan pengadaan lahan yang akan dipakai. Berdasarkan road map yang telah dirancang, ruas tol Mojokerto-Gempol nantinya memiliki tiga pintu keluar-masuk kendaraan.

Yakni, di Jalan Raya Bypass Mojokerto, tepatnya di selatan simpang lima bypass Kenanten. Lalu, di Desa Awang-Awang, Kecamatan Mojosari, serta di Desa Tanjangrono, Kecamatan Ngoro.

Ruas tol baru itu akan menyambung mulai dari pintu tol Kejapanan, Pasuruan hingga berakhir di Tol Mojokerto-Jombang, tepatnya di Kesamben, Kabupaten Jombang. Dari rancangan itu, ruas jalan nantinya akan melalui sejumlah kecamatan, tepatnya sisi selatan jalur nasional Mojokerto-Pasuruan.

Mulai dari Sooko, Puri, Bangsal, Mojosari, Pungging, hingga Ngoro. Dari road map itu, bisa dipastikan sejumlah lahan bakal dialih fungsikan untuk dijadikan jalur transportasi kelas wahid.

Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto Hariyono mengakui adanya sinyal tersebut. Saat ini, pemkab sebagai inisiator masih mengkaji berapa kebutuhan lahan yang bakal dimanfaatkan sebagai jalur tol.

’’Belum tahu kebutuhannya. Akan didahului dengan feasibility study (studi kelayakan) dulu. Pasti butuh waktu,’’ tandasnya.

Pun demikian untuk pengadaan lahan, pemda tak memiliki kewenangan penuh. Baik pembebasan maupun tindak lanjut ke depannya. Semuanya menjadi hak pemerintah pusat sebelum diserahkan ke konsorsium untuk dikelola menjadi jalur transportasi transnasional.

’’Untuk pegadaan lahan, peran pemda sebatas memfasilitasi. Untuk anggaran, semuanya dari pemerintah pusat,’’ ujarnya.

Sementara itu, dari hasil penghitungsan Dirjen Bina Marga Kemen PUPR, setidaknya dibutuhkan anggaran Rp 6,2 triliun untuk membangun ruas jalan sepanjang 32 km itu. Anggaran sebanyak itu nantinya akan diswakelolakan kepada konsorsium. Baik untuk pembangunan maupun perawatannya.

’’Road map-nya sudah jadi di Kementerian PUPR. Sekarang tinggal menunggu persetujuan dari pimpinan. Semua kebutuhan anggaran dari pusat,’’ pungkas Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto Edi Ikhwanto, usai kunjunganya ke Dirjen Bina Marga, Jumat (27/9).

(mj/far/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia