Selasa, 19 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Politik

Pungkasiadi Diprediksi hanya Menjabat Sebagai Bupati Selama 16 Bulan

01 Oktober 2019, 08: 35: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Wabup Pungkasiadi berpotensi menjadi bupati selama 16 bulan jelang berakhirnya masa jabatan.

Wabup Pungkasiadi berpotensi menjadi bupati selama 16 bulan jelang berakhirnya masa jabatan. (Sofankurniawan/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemerintah Kabupaten Mojokerto memasang target pelantikan Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto Pungkasiadi, berlangsung Oktober ini. Optimisme muncul lantaran surat pemberitahuan atas status hukum Bupati (nonaktif) Mustofa Kamal Pasa (MKP) sudah dilayangkan ke Gubernur Jatim hingga Dirjen Otoda, Kemendagri.

Kabag Administrasi Pemerintahan Setdakab Mojokerto Rahmat Suhariyono, mengatakan, ia memperkirakan, pemda akan menerima surat balasan dari Dirjen Otoda, pertengahan Oktober nanti. ’’Sekarang sudah proses. Jumat lalu sudah kami kirim,’’ jelasnya.

Pengiriman surat itu disertai dengan salinan putusan atas upaya hukum yang dilakukan Bupati (nonaktif) MKP. Mulai dari salinan putusan pengadilan tingkat pertama, hingga putusan pengadilan tinggi. ’’Semuanya. Semua sudah kami kirim. Baik ke kementerian maupun ke gubernur,’’ imbuh dia.

Dengan rampungnya pengisian kekosongan kursi bupati nanti, dinilai Rahmat, membuat kursi wakil bupati bakal mengalami kekosongan hingga batas akhir masa jabatan. Alasannya, kursi wabup wajib dilakukan pengisian jika mengalami kekosongan jabatan minimal 18 bulan. ’’Kalau kekurangan masa jabatan kurang dari 18 bulan, maka tidak perlu dilakukan pengisian,’’ tegasnya.

Ia menghitung, jika pelantikan berlangsung Oktober ini, maka Pungkasiadi menjabat sebagai bupati Mojokerto selama 16 bulan. Atau berakhir hingga 17 Februari 2021 nanti. ’’Nah, sejak wabup diangkat menjadi bupati, maka akan dihitung sisa masa jabatan. Saya rasa tidak bisa dilakukan pengisian wabup,’’ tambah dia.

Sebelumnya, sejumlah spekulasi bermunculan. Pung yang bakal dilantik menggantikan MKP, tetap akan memiliki wakil bupati. Perhitungan itu muncul lantaran kasus korupsi perizinan tower yang dialami MKP, sudah inkracht sejak awal Juli lalu atau 19 bulan sebelum masa jabatan berakhir.

Seperti diberitakan, Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi dalam waktu dekat bakal menduduki kursi bupati Mojokerto. Kepastian itu setelah Pemerintah Kabupaten Mojokerto menerima salinan putusan atas proses hukum yang dilakukan Bupati (nonaktif) Mustofa Kamal Pasa.

Sumber Jawa Pos Radar Mojokerto, menyebutkan, pemda baru mengantongi salinan putusan sejak akhir pekan kemarin. Surat yang dikeluarkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya tersebut menegaskan, status hukum yang telah ditempuh MKP telah berakhir.

Surat bernomor W.14.U.1/8016/HK.07/07/2019 ditegaskan, proses Kasasi yang diajukan MKP ternyata berstatus TMS (tidak memenuhi syarat). Hingga batas akhir pengajuan kasasi, yakni selama 14 hari sejak putusan Pengadilan Tinggi (PT), Surabaya, berkas kasasi tak kunjung dimasukkan.

Pung telah memegang tampuk kepemimpinan pemerintahan Kabupaten Mojokerto sejak 2 Mei 2018 atau 2 hari pasca MKP ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski diberi kewenangan memimpin Mojokerto, namun Pung tak diberi kekuasaan penuh. Ia harus melakukan koordinasi dengan MKP setiap mengeluarkan kebijakan.

Status Pung tak kunjung berubah meski MKP telah menjalani proses persidangan. Ia baru mendapat angin segar saat Kemendagri melalui Gubernur Jatim menonaktifkan MKP di awal tahun 2019 lalu. Pung bisa lebih leluasa menjalankan pemerintahan. Namun, statusnya masih sama, yakni wabup.

Kini, status Pung kian lebih jelas. Dalam waktu dekat, ia akan menjadi bupati. Ia akan menjabat sebagai kepala daerah selama kurang dari 18 bulan. Karena, masa jabatan pemerintahan MKP-Pung, akan berakhir Februari 2021 nanti.

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia