Senin, 21 Oct 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Bantuan SPP SMA/SMK Rp 9,3 Miliar, Negeri Cair, Swasta Masih Menunggu

20 September 2019, 19: 12: 27 WIB | editor : Mochamad Chariris

Siswa SMAN/SMKN 1 Sooko meninggalkan sekolah usai kegiatan pembelajaran, Kamis (19/9).

Siswa SMAN/SMKN 1 Sooko meninggalkan sekolah usai kegiatan pembelajaran, Kamis (19/9). (Rizal Amrulloh/radarmojokerto.id)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – SMA/SMK Negeri di Kota dan Kabupaten Mojokerto bisa tersenyum. Lembaga yang selama ini mengalami kesulitan biaya operasional, belakangan teratasi.

Anggaran dari program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) cair. Namun, kondisi berbeda dialami lembaga swasta. Sejauh ini masih menunggu hasil verifikasi.

Sebagaimana diketahui, sejak bergulirnya tahun pelajaran baru 2019/2020 pada Juli lalu, sekolah telah menghentikan penarikan Sumbangan Pembiayaan pendidikan (SPP). Sedianya, iuran bulanan tersebut sedianya bakal dicover oleh pemprov.

Namun, seiring berjalannya kegiatan belajar mengajar (KBM) bantuan tak kunjung dicairkan. Dampaknya, sekolah terpaksa mencari pinjaman untuk menutup kebutuhan sekolah.

Kasi SMA/SMK Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto Muhammad Suwanto, menjelaskan, dana BPOPP perdana tahun 2019 telah dicairkan pada pertengahan bulan ini. Yakni, sebesar Rp 9,3 miliar telah disalurkan sebagai pengganti iuran SPP. ’’Sudah diterima sekolah,’’ terangnya.

Menurutnya, mekanisme pencairan langsung disalurkan ke masing-masing rekening sekolah. Besaran dana BPOPP yang diterima antarsekolah bervariatif. Karena menyesuaikan dengan nominal SPP yang diatur dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim Nomor 120/101/2017 tentang SPP SMA dan SMK.

Selain itu, kucuran bantuan dana yang diterima juga tergantung jumlah peserta didik. Mulai dari kelas X, XI, hingga di bangku kelas XII. ’’Pencairan dari provinsi langsung ke rekening sekolah. Jadi KPA-nya (Kuasa Pengguna Anggaran) sekolah,’’ tandasnya.

Sayangnya, pencairan BPOPP tersebut baru dirasakan oleh SMA/SMK Negeri. Dia menyebutkan, tidak dibarengkannya pencairan tersebut lantaran lembaga swasta masih dilakukan tahap verifikasi. Meliputi nama dan rekening, serta data bendahara di masing-masing sekolah.

Meski demikian, pemprov menargetkan bakal dicairkan paling lambat sebelum pergantian bulan September ini. ’’Kemarin lembaga swasta sudah selesai kita verifikasi. Dan tadi (kemarin, Red) sudah langsung kita kirimkan ke provinsi, setelah itu langsung bisa pencairan,’’ paparnya.

Cabang Dispendik Kabupaten/Kota Mojokerto mencatat, total lembaga yang telah menerima bantuan dari program pendidikan gratis dan berkualitas (tistas) tersebut sebanyak 23 SMA/SMK negeri. Dari jumlah tersebut, jumlah siswa disalurkan Rp 9,3 miliar untuk mencover 27 ribu siswa.

Rinciannya, lebih dari Rp 3,6 miliar untuk 13.798 siswa yang tersebar di 14 SMAN. Serta  Rp 5,7 miliar untuk 13.202 siswa di 9 SMKN Kabupaten/Kota Mojokerto. Dia mengatakan, penggunaan dana BPOPP harus dilakukan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Setidaknya, dengan dicairkannya dana tistas tersebut, sekolah bisa menutup kembali lubang piutang yang digunakan untuk menalangi kebutuhan operasional sekolah sebelumnya. Namun, tidak menutup kemungkinan sekolah bakal kembali menggunakan dana talangan, lantaran pencairan BPOPP berikutnya disalurkan pada akhir tahun mendatang.

’’Sesuai juknis, pencairannya tiap triwulan,’’ tegasnya. Karena itu, penyalurannya diperkirakan hampir bersamaan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Padahal, sebagai pengganti SPP, untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah, ada beberapa pengeluaran yang rutin dilakukan per bulan. Seperti pembayaran iuran listrik, air, hingga internet.

Untuk diketahui, sesuai SE Gubernur 120/101/2017, besaran SPP yang berlaku bagi jenjang SMA di Kabupaten Mojokerto ditetapkan sebesar Rp 85 ribu per bulan. Sementara untuk jenjang SMK teknik yang dipatok Rp 150 ribu dan SMK nonteknik sejumlah Rp 120 ribu per bulan.

Sementara besaran SPP di Kota Mojokerto sedikit lebih tinggi. Untuk jenjang SMA dibebankan Rp 95 ribu per bulan. Sementara SMK masing-masing diberikan Rp 170 ribu per bulan untuk teknik dan  Rp 135 ribu per bulan untuk nonteknik. (abi)

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia