Senin, 21 Oct 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Blangko E-KTP Bakal Disiapkan Pemda, Dispenduk Tunggu Permendagri

19 September 2019, 10: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Bambang Eko Wahyudi, saat menyerahkan e-KTP di kantor Kecamatan Jetis, Februari lalu.

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Bambang Eko Wahyudi, saat menyerahkan e-KTP di kantor Kecamatan Jetis, Februari lalu. (dok/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Keterbatasan blangko e-KTP yang sering dialami Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) nampaknya bakal segera teratasi. Dalam waktu dekat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal menyerahkan sepenuhnya penerbitan blangko e-KTP kepada pemda setempat.

Cara ini ditempuh untuk mengurangi penggunaan surat keterangan (suket) yang kerap dipermasalahkan di setiap pengurusan administrasi kependudukan (adminduk).

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi, mengatakan, keterbatasan blangko e-KTP tak dimungkiri selalu muncul setiap tahun. Selain tak bisa diprediksi jumlah permintaannya, ketersediaan blangko juga harus melalui persetujuan dari Mendagri. Sehingga, butuh waktu lama untuk bisa menyediakan blangko sebelum mencetak KTP. Kondisi ini pun mau tak mau membawa konsekuensi langsung terhadap pengurusan adminduk warga.

Tidak hanya untuk pencetakan e-KTP baru, tapi juga kartu keluarga (KK), dan akta kelahiran. Yang terpaksa di-pending atau bahkan hanya menggunakan suket sebagai pengganti adminduk asli. Nah, keberadaan suket pun terkadang tidak sepenuhnya diterima dalam pengurusan layanan publik lain. Baik layanan di kepolisian, perbankan, hingga izin usaha yang wajib menyertakan identitas asli. Kondisi ini pun diakui kemendagri sebagai kekurangan yang harus dibenahi.

Sehingga, muncul usulan pencetakan blangko diserahkan ke pemkab-pemkot agar pengurusan adminduk warga terlayani dengan baik. ’’Kemungkinan kebutuhan pencetakan blangko diserahkan ke pemda mulai tahun depan. Informasinya sekarang sedang digodok Permendagrinya,’’ tuturnya.

Di instansinya sendiri, Bambang mengaku, terdapat ribuan warga yang mengurus adminduk setiap harinya. Khusus untuk layanan e-KTP, setidaknya ada 700-an warga yang mampir setiap hari.

Baik mengubah identitas maupun mengurus KTP baru. Belum lagi ditambah penerbitan akta maupun KK yang jumlahnya mencapai ratusan. Untuk sementara waktu, pihaknya mau tak mau hanya bisa mencetak suket sebagai pengganti identitas asli sebelum blangko dan material KTP dikirim dari pusat. ’’Sebenarnya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk, suket sudah mewakili keterangan resmi,’’ pungkasnya.

(mj/far/ron/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia