Senin, 21 Oct 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Dianggap Lalai, Pemkab Disomasi Aktivis Lingkungan

16 September 2019, 08: 05: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Warga langsung membersihkan popok yang tersangkut di sungai.

Warga langsung membersihkan popok yang tersangkut di sungai. (dok/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto - Tingginya sampah popok yang mengapung di sejumlah sungai di wilayah Kabupaten Mojokerto membuat Brigade Evakuasi Popok (BEP) geram. Mereka pun akan melayangkan somasi kepada Bupati Mojokerto karena dianggap lalai tidak mengelola sampah popok.

’’Lebih lanjut kami akan siapkan somasi kepada Bupati Mojokerto karena lalai tidak kelola sampah popok dengan seharusnya,’’ ungkap Koordinator BEP, Aziz. Langkah itu diambil lantaran sejauh ini tak ada upaya dari pemerintah melakukan pengelolaan sampah popok di tengah gencarnya masyarakat menggunakan popok sekali pakai tersebut. Seiring itu, masyarakat malah membuang sampah yang tak bisa didaur ulang tersebut ke aliran sungai. ’’Ini yang membuat kami bergerak karena berpotensi pada pencemaran sungai yang bermura ke Surabaya,’’ tegasnya.

Padahal, sampah popok salah satu sampah residu. Dan, pemerintah setempat harus bertanggung jawab. ’’Bupati Mojokerto harusnya menyediakan sarana kontainer khusus sampah popok. Mengingat sampah popok masuk kategori sampah residu,’’ tegasnya.

Apalagi, pembuangan popok berbagai merek ini tak hanya di anak Sungai Mas yang berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis. Melainkan juga tersebar di anak Sungai Brantas. Seperti, wilayah Mojosari, Pungging, Ngoro, dan Kemlagi. Tumpukan sampah popok ini pun diklaim kategori cukup banyak. Hingga mencapai ribuan di setiap titik. Dengan kondisi itu, pemkab dianggap kurang memikirkan kondisi di wilayah perbatasan.

Terlebih, berdasarkan survei Ecoton, dari 700 orang ibu yang berada di desa menyebutkan 62 persen membuang sampah popok ke sungai. ’’Sedangkan, di perkotaan 82 persen dibuamg ketempat sampah,’’ ujaarnya.

Artinya, sistem pengelolaan sampah organik, anorganik, maupun popok tak menjangkau secara maksimal ke pelosok desa. ’’Dengan persentase cakupan kurang dari 60 persen. Pada akhirnya masyarakat membuang sampah popoknya ke sungai. Hal ini, disebabkan oleh abainya Pemkab Mojokerto penanganan sampah,’’ paparnya.

Harusnya, lanjut Azis, pemerintah juga merangkul pabrik pembuat popok yang ada di Mojokerto. Menyusul, sesuai UU RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, produsen harus ikut  tanggung jawab menyediakan kontainer sampah khusus popok dan mengedukasi masyarakat tentang bagaimana mengelola popok sebelum dibuang ke tempat sampah. Ini juga sekaligus menagih Program Gubernur Jatim yang akan menyediakan 99 drop point atau tempat sampah popok di setiap jembatan. ’’Tapi, kenapa kok belum ada realisasinya. Hanya seremonial saja,’’ pungkasnya.

Wakil Bupati Pungkasiadi, menegaskan, masalah sampah sebenarnya sudah menjadi perhatian serius pemerintah. ’’Kita coba atasi. DLH dan kecamatan juga sudah lagsung bergerak melakukan pembersihan,’’ ungkapnya.

Pihaknya juga sudah memerintahkan DLH untuk menyiapkan tempat sampah khusus untuk popok sesuai dengan program Gubernur Jatim. Disinggung soal somasi oleh Brigade Evakuasi Popok, pihaknya hanya menjawab diplomatis. ’’Yang jelas, kita berikan edukasi pada masyarakat agar kepercayaan sampah popok dibuang ke aliran sungai supaya dingin bisa hilang,’’ pungkasnya.

(mj/ori/ron/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia