Senin, 21 Oct 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

SK Pemecatan PNS Dianulir Pengadilan, Pemkab Segera Konsultasi

16 September 2019, 07: 15: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Dua PNS yang telah dipecat Pemkab Mojokerto sejak tahun 2018 silam, harus kembali diaktifkan dan dikembalikan hak-haknya sebagai PNS.

Dua PNS yang telah dipecat Pemkab Mojokerto sejak tahun 2018 silam, harus kembali diaktifkan dan dikembalikan hak-haknya sebagai PNS. (dok/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Hakim PTUN Surabaya membatalkan SK pemberhentian dua PNS di Kabupaten Mojokerto, Khoirul Anam dan Trianto Gandhi. Alasannya, Wakil Bupati Pungkasiadi yang menandatangani surat pemberhentian tersebut, dinilai cacat hukum karena tak memiliki kewenangan.

Data yang dikantongi Jawa Pos Radar Mojokerto menyebutkan, Wakil Bupati Pungkasiadi mengeluarkan dua SK. Yakni SK NO: 888/161/HK/416-012/2018 dan SK No: 888/159/HK/416–012/2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. SK itu ditandatangani 15 Oktober 2018.

Sementara, wabup yang saat itu memegang kendali pemda, belum memiliki kewenangan. Karena, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa yang sedang dalam proses hukum, tak kunjung dinonaktifkan oleh Kemendagri. MKP baru dinonaktifkan sejak 11 Januari 2019.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto Susantoso, saat dikonfirmasi mengaku, belum mengetahui secara detail atas salinan putusan hakim PTUN tersebut.

Namun, bagi dia, keluarnya SK pemberhentian tidak dengan hormat terhadap mantan Camat Pungging dan Sekcamnya tersebut, sudah prosedural. ’’Pemberhentian itu sudah kami lakukan sesuai prosedur. Ada SK tiga menteri,’’ ujarnya.

SK tiga menteri itu adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Kemen PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kata Susantoso, setiap pegawai yang divonis bersalah oleh pengadilan karena tersangkut dengan jabatannya, maka harus diberhentikan. ’’Tentunya, untuk menyikapi ini, saya harus konsultasikan dulu ke tiga kementerian. Apa yang harus kami lakukan,’’ tambah dia.

Terkait dengan kewenangan wabup yang menandatangani SK tersebut, mantan kepala Bakesbang ini menjelaskan, akan memahami secara detail atas salinan putusan pengadilan.

Sementara itu, pemda memiliki waktu yang cukup singkat dalam menyikapi putusan pengadilan tersebut. Dalam pasal 64 poin 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditegaskan, pemda harus menjalankan putusan paling lama 21 hari kerja sejak perintah pengadilan dikeluarkan.

Sebelumnya diberitakan, pemecatan terhadap dua PNS Pemkab Mojokerto yang terlibat pungli tahun 2017 lalu memunculkan polemik baru. Mantan Camat Pungging Khoirul Anam dan Sekretarisnya, Trianto Ghandi, yang dipecat setelah terbukti memungut pengurusan dokumen IMB dan IPPT menang atas sengketa pemecatan oleh Pemkab Mojokerto.

Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya itu, pemkab atas nama Wabup Pungkasiadi juga dituntut mengembalikan nama baik Anam dan Gandhi.

Dalam putusan, juga tertera kewajiban Pemkab untuk memberikan hak-haknya kembali sebagai PNS. Berupa gaji pokok dan tunjangan–tunjangan lain terhitung sejak bulan Nopember 2018 sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur no. 823.4/251/212/2016.

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia