Senin, 21 Oct 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Dipecat Gara-Gara Korupsi, Gugat Pemkab, Eks Camat Pungging Menang

14 September 2019, 08: 10: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Eks Camat Pungging Khoirul Anam dan Sekcam Trianto Gandhi saat pelimpahan berkas dan dilanjutkan dengan penahanan oleh Kejari Kabupaten Mojokerto, 12 Desember 2017 silam.

Eks Camat Pungging Khoirul Anam dan Sekcam Trianto Gandhi saat pelimpahan berkas dan dilanjutkan dengan penahanan oleh Kejari Kabupaten Mojokerto, 12 Desember 2017 silam. (dok/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemecatan terhadap dua PNS Pemkab Mojokerto yang terlibat pungli tahun 2017 lalu memunculkan polemik baru. Eks Sekretaris DLH Kabupaten Mojokerto Khoirul Anam yang dipecat setelah terbukti memungut pengurusan dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin perubahan penggunaan tanah (IPPT) menang atas sengketa pemecatan oleh Pemkab Mojokerto.

Gugatan yang ia ajukan sejak Februari lalu itu akhirnya dimenangkan majelis hakim. Sehingga status dan jabatannya sebagai PNS wajib dikembalikan pemkab sesuai pangkat dan golongan. Termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pokok selama setahun eks Camat Pungging ini mendekam di balik jeruji besi Lapas Kelas IIB Mojokerto.

Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya itu, pemkab atas nama Wabup Pungkasiadi juga diminta mengembalikan nama baik Khoirul Anam. Dalam putusan, juga tertera kewajiban pemkab untuk memberikan hak-haknya kembali sebagai PNS. Berupa gaji pokok dan tunjangan–tunjangan lain, terhitung sejak bulan November 2018 sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 823.4/251/212/2016.

Berupa gaji sebesar Rp 3,8 juta per bulan hingga ia dinyatakan pensiun, sekaligus mendapat hak pensiun. Meski terbukti terlibat pungli dan divonis hukuman penjara, majelis hakim PTUN menilai Khoirul Anam masih berhak menyandang statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Menanggapi hal itu, Kabag Hukum Setdakab Mojokerto, Tatang Marhendrata mengaku sudah mengetahuinya. Namun, sampai saat ini pihaknya belum bisa bertindak lebih dalam merespons putusan gugatan Khoirul Anam. ’’Saya pribadi sudah mengetahui. Kami hanya sekadar menerima putusannya saja,’’ tuturnya.

Ia juga berdalih tidak mengetahui soal tindakan apa yang harus dilakukan pemkab pasca putusan itu. Untuk sementara ini, pihaknya sekadar menunggu perintah dan petunjuk atasan soal langkah berikutnya. ’’Belum ada petunjuk. Bagian hukum hanya menampung saja,’’ tambahnya.

Selain Khoirul Anam, Trianto Gandhi, anak buahnya saat berdinas di kantor Kecamatan Pungging juga turut menggugat pemkab. Sama seperti Khoirul Anam, mantan Kepala Seksi Dinas Perpustakaan dan Arsip itu juga meminta pemkab mengembalikan jabatan dan kedudukannya sebagai PNS. Akan tetapi, gugatan tersebut sampai saat ini masih dalam penundaan majelis hakim PTUN Surabaya. Keduanya sama-sama mendaftarkan gugatan sengketa pemecatan sebagai PNS yang tertuang dalam SK Wakil Bupati Mojokerto Nomor 888/161/HK/416-012/2018 tertanggal 15 Oktober 2018.

Pemecetan didasarkan pada kasus OTT (operasi tangkap tangan) satgas Saber Pungli Polres Mojokerto, Maret 2017. Keduanya terbukti memungut uang Rp 6 juta terhadap seorang warga yang ingin mengurus dokumen IMB dan IPPT.

(mj/far/ron/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia