Selasa, 19 Nov 2019
radarmojokerto
icon featured
Politik

Tunggu Pimpinan Dilantik, Dewan Gagal Bahas Tatib

12 September 2019, 05: 15: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Pembahasan tatib DPRD akan dilakukan setelah pelantikan pimpinan definitif.

Pembahasan tatib DPRD akan dilakukan setelah pelantikan pimpinan definitif. (fendi/radarmojokerto.id)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto - Pimpinan dewan sementara DPRD Kota Mojokerto menunda agenda tugas fasilitasi rancangan tata tertib (tatib) dewan. Meski jadi satu di antara tiga tugas pokok pimpinan sementara, agenda itu sedianya baru dibahas ketika sudah ada pimpinan definitif.

Wakil ketua dewan sementara Sonny Basoeki mengatakan, agenda pembahasan tatib sepertinya tidak dilakukan dalam waktu dekat ini. Agenda itu diperkirakan baru dibahas ketika ada pimpinan dewan baru. ’’Belum dilakukan. Itu nanti kalau pimpinan definitif sudah ada,’’ ujarnya, Rabu (11/9).

Dia menjelaskan, penundaan tersebut bukannya tanpa sebab. Pihaknya telah berembuk dengan ketua dewan sementara dan sekretaris dewan. Utamanya, untuk memastikan urgensi rancangan tatib. ’’Kalau tatib nanti disesuaikan tugas pokok fungsi dewan. Seperti wilayah bidang yang ditangani komisi. Ini kan sepertinya ada perubahan,’’ jelas dia.

Perubahan yang dimaksud, sebut Sonny, seperti mencuat pada periode dewan sebelumnya, yakni adanya usulan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) dari jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) pemkot. ’’Kalau ada perubahan SOTK itu, kan nanti komisi selaku mitra OPD bisa berubah juga,’’ sebut politisi Golkar ini.

Perubahan SOTK yang diusulkan pemkot sebelumnya sudah masuk ke DPRD dalam bentuk rancangan perda perubahan atas perda tentang perangkat daerah. Hanya saja, saat dewan periode lalu, pembahasan raperda usulan pemkot itu tak berhasil dibahas bersama. Terpaksa, raperda yang dianggap sudah masuk agenda program pembentukan perda tahun 2019 itu wajib dibahas ulang oleh dewan baru ini.

Sekretaris DPRD Kota Mojokerto Mokhamad Effendi menuturkan, tidak dibahasnya agenda fasilitasi rancangan tatib dewan memang dimungkinkan. Mengingat, sekarang ini tatib dewan masih ada. Dan, jika dirasakan ada keinginan untuk dirubah oleh kalangan dewan baru, hal itu tetap dapat dilakukan. ’’Itu sesuai dari DPRD. Kalau ditunda kemudian dibahas nanti setelah ada pimpinan definitif juga masih bisa,’’ kata dia.

Berdasar edaran Kemendagri dan Pemprov Jatim kepada kalangan DPRD, disebutkan, tiga tugas utama pimpinan dewan sementara. Yakni, memfasilitasi pembentukan fraksi, memproses penetapan pimpinan definitif, dan memfasilitasi penyusunan rancangan tatib dewan. Selain itu, pimpinan dewan sementara juga bertugas memimpin rapat di DPRD.

(mj/fen/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia