Sabtu, 21 Sep 2019
radarmojokerto
icon featured
Politik

Anggota Dewan Saling Berebut Posisi Jabatan

09 September 2019, 12: 34: 08 WIB | editor : Imron Arlado

DPRD Kota Mojokerto masih saling lobi untuk berebut jabatan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

DPRD Kota Mojokerto masih saling lobi untuk berebut jabatan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD). (Dok/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto - Jajaran fraksi gencar lobi-lobi pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Puluhan posisi jajaran AKD diperebutkan. Dengan menempatkan anggota dalam jabatan tesrebut bakal menaikan posisi strategis fraksi.

Sejumlah posisi jabatan strategis yang diincar di antaranya ketua komisi. Di DPRD kabupaten terdapat 4 posisi ketua komisi. Komisi I mengurusi tentang pemerintahan dan hukum, Komisi II tentang perekonomian, Komisi III tentang pembangunan dan infrastruktur, serta komisi IV tentang pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, ada pula Ketua Badan Kehormatan (BK), Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dan juga posisi dalam Badan Anggaran (Banggar), serta Badan Musyawarah (Banmus). ’’Untuk jajaran alat kelengkapan dewan, sekarang ini sudah mulai harusnya,’’ ungkap Mardiasih, sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto.

Pihaknya berharap maksimal dalam satu bulan setelah pelantikan, jajaran pimpinan definitif, fraksi, dan tatib sudah dirampungkan. Selain itu, penyusunan dewan yang bakal menduduki AKD. ’’Harapan kami tidak lama-lama. Karena masih banyak pekerjaan rumah yang wajib diselesaikan,’’ inginnya.

Di Kabupaten, sudah terbentuk 7 fraksi DPRD Kabupaten Mojokerto. Di antaranya, F-PKB, F-PDIP, F-Golkar, F-PD, F-PAPI, F-PKS, dan F-Nasdem Hanura. Pasca pembentukan fraksi, kalangan dewan mulai melakukan lobi-lobi penempatan anggotanya dalam AKD. Diharapkan, setelah pimpinan definitif terbentuk, komposisi AKD sudah dikantongi.

Kondisi serupa nampak di DPRD Kota Mojokerto. Pasca terbentuk enam fraksi, kalangan parpol langsung mengusulkan nama wakilnya dalam AKD. ’’Sudah jalan. Hanya saja itu lobi antar fraksi,’’ ucap Mokhamad Effendi, sekretaris DPRD Kota. 

Pihaknya berharap, penyusunan nama anggota dewan dalam AKD dapat segera dilakukan. Mengingat, pihaknya mengestimasikan maksimal dalam tiga minggu pasca pelantikan, pimpinan definitif sudah terbentuk. ’’Jika sudah ada pimpinan definitif, susunan AKD ini nanti bisa diparipurnakan,’’ harap dia.

Penyusunan anggota dewan dalam AKD memang tak mudah. Karena, ada tarik menarik kepentingan fraksi pada posisi jabatan strategis tertentu. Itu seperti pada jabatan ketua Komisi yang di DPRD Kota hanya tiga komisi.

Komisi I menyangkut pemerintahan, Komisi II tentang pembangunan dan infrastruktur, dan Komisi III tentang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. ’’Biasanya menggunakan asas proporsional. Kalau fraksi yang besar tentu bisa tempatkan wakilnya dalam ketua komisi,’’ tambah Effendi.

(mj/fen/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia