Sabtu, 21 Sep 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Dikira Gratis, Calon Penghuni Rusunawa Mundur sebelum Seleksi

09 September 2019, 11: 49: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Gedung empat lantai rusunawa kota di Jalan Cinde VIII, Kelurahan/Kecamatan Prajurit Kulon.

Gedung empat lantai rusunawa kota di Jalan Cinde VIII, Kelurahan/Kecamatan Prajurit Kulon. (Rizal Amrullah/radarmojokerto.id)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Mojokerto memberikan batas akhir kepada para calon penghuni rumah susun sewa sederhana (rusunawa) untuk mengumpulkan berkas permohonan hari ini.

Namun, jumlah pemohon berpotensi berkurang sebelum tahapan seleksi. Itu menyusul adanya sejumlah warga yang memberikan sinyal mengundurkan diri.

Kabid Perumahan DPKP Kota Mojokerto Muraji, menuturkan, sebelum dilakukan seleksi, pihaknya terlebih dulu melakukan tahapan sosialisasi kepada calon penghuni yang sudah terdaftar.

Disebutkannya, berdasarkan hasil pendataan awal dari 18 kelurahan se-Kota Mojokerto, sedikitnya terdapat 411 Kepala Keluarga (KK) yang diusulkan menjadi pemohon.

Menurut dia, langkah sosialisasi itu dilakukan untuk menyampaikan hasil kriteria dan tarif sewa rusunawa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Umum di Kota Mojokerto. ’’Setelah calon penghuni tahu kriteria apa saja di perwali itu, baru kita lakukan seleksi,’’ ungkapnya.

Untuk itu, seluruh calon penguni rusunawa dilakukan pendataan ulang. Mereka juga harus melakukan pengisian formulir permohonan sebagai syarat administrasi. Di dalamnya memuat sejumlah item yang menjadi dasar dalam melakukan seleksi. ’’Kami sudah kirim surat ke kelurahan. Kelurahan juga meneruskan ke warga yang dulu pernah didata calon penghuni,’’ terangnya.

Namun, jumlah calon penghuni hasil pendataan ulang diperkirakan bakal menyusut dibanding data usulan awal. Pasalnya, ada beberapa warga yang memilih mengurungkan niatnya untuk menjadi kandidat penghuni sebelum maju ke tahapan seleksi.

Salah satu alasannya adalah warga baru mengetahui jika sebanyak 58 unit hunian di rusunawa tidak ditempati secara cuma-cuma. Sehingga, beberapa warga menyatakan sikap untuk tak mengajukan permohonan ulang lagi. ’’Kalau (pengunduran diri) secara tertulis belum ada. Tapi saat sosialisasi di Kelurahan Miji, sebagian besar tidak mau mengisi permohonan karena dikira gratis,’’ ujarnya.

Dengan begitu, data usulan calon penghuni yang sebelumnya terhimpun 411 KK berpotensi berkurang. Di samping itu, menyusutnya jumlah pemohon juga disebabkan karena warga yang merasa keberatan dengan pembebanan tarif sewa rutin bulanan.

Muraji mengatakan, tim verifikasi akan melakukan seleksi berdasarkan berkas permohonan yang masuk nanti.

Sehingga, warga yang tidak mengajukan akan secara otomatis tersisih. Dia menyebutkan, para calon penghuni di-deadline mengumpulkan permohonan hingga hari ini di masing-masing kelurahan.

Selanjutnya, berkas mereka akan diseleksi oleh tim verifikasi dari lintas unsur. Selain DPKP, penyeleksian juga melibatkan Bagian Hukum Setdakot, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA), serta Dinas Sosial (Dinsos).

Seluruh pemohon akan bersaing untuk memperebutkan 58 unit rumah tipe 36 yang berada di gedung empat lantai Jalan Cinde Baru, Kelurahan/Kecamatan Prajurit Kulon tersebut.

Selain pemberkasan, setidaknya terdapat enam jenis indikator yang menjadi tolok ukur bagi tim verifikasi dalam melakukan penyaringan. Dalam Perwali 53/2019 disebutkan, salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah harus penduduk kota. Jika hanya berdomisili di Kota Onde-Onde, namun alamatnya tercatat di luar kota, maka secara otomatis langsung dicoret dari daftar calon penghuni. ’’Warga kota benar atau tidak, nanti harus melampirkan KTP dan KK,’’ paparnya.

Di samping itu, kriteria lainnya diutamakan bagi yang belum memiki rumah tinggal tetap. Calon penghuni juga diprioritaskan bagi yang selama ini tinggal di atas tanah milik pemkot, BUMN, bantaran sungai, maupun bantaran rel kereta api. Dia menegaskan, penyeleksian dilakukan dengan sistem skoring. Sehingga, masing-masing kriteria memiliki pembobotan skor yang berbeda. ’’Nanti yang skornya 58 tertinggi yang kita dahulukan untuk bisa menghuni rusunawa,’’ pungkasnya.

(mj/ram/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia